Mensos Sebut Ada PKH, Kemiskinan Pasti Turun

Ramzy
30 Mar 2019 12:29
3 menit membaca

TANGSEL – Pemerintah memastikan pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua tahun 2019 akan dilaksanakan mulai 1 April di seluruh Indonesia.

“Beberapa hari lagi bantuan PKH tahap ke-2 disalurkan, Insyaa Allah awal bulan April. Untuk itu saya berpesan mohon dananya digunakan sebaik-baiknya,” tutur Men Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita saat melakukan sosialisasi bansos PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tangerang Selatan, Jum’at (29/3/2019).

Dihadapan 1.200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan BPNT, Mensos mengingatkan bahwa penggunaan dana bansos harus direncanakan dengan baik.

“Mohon diingat ya ibu-ibu, sebagaimana arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo, uang PKH harus digunakan untuk sekolah anak-anak dan peningkatan gizi anak-anak melalui penyediaan pangan bergizi,” tuturnya.

Dikatakannya, PKH dan BPNT merupakan bentuk perhatian yang luar biasa dari pemerintah. Hal ini ditunjukkan pada kenaikan anggaran bansos yang signifikan pada tahun 2019 dan perubahan indeks bantuan yang sebelumnya flat menjadi non flat mengikuti komponen di dalam satu keluarga.

Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga terbukti mengurangi angka kemiskinan. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 25,67 juta orang atau 9,66 persen per Septem- ber 2018. Angka tersebut menurun dibandingkan per Maret 2018 yakni 25,95 juta orang atau 9,82 persen.

Ia mengatakan, bantuan PKH dan BNPT merupakan bentuk bantuan pemerintah dalam membantu bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. PKH merupakan bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer) untuk keluarga miskin yang memiliki kondisional kesehatan dan pendidikan. Pada 2019 terdapat komponen tambahan bagi keluarga dengan lansia dan penyandang disabilitas.

”Skema bantuan PKH yang se- belumnya diberlakukan flat sebesar Rp1.890.000/keluarga, pada tahun 2019 berubah. Disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga, yakni PKH regular dan akses. Lalu, ada bantuan komponen setiap jiwa/ tahun dengan maksimal empat orang setiap keluarga,” jelasnya.

Sedangkan, BPNT merupakan transformasi dari program yang telah berjalan yang dahulu lebih dikenal dengan raskin/rastra. Pada tahun 2018, BPNT diperluas yang semula hanya di 44 kota menjadi 219 kabupaten dan kota. Dan 295 kabupaten masih melalui skema Bansos Rastra.

”Skema BPNT sendiri diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp110.000/bulan untuk digunakan untuk membeli bahan kebutuhan pangan yang dibutuhkan. Tak hanya terbatas beras, namun juga gula, telur, daging, dan lainnya,” jelasnya.

Meskipun ada bantuan, sambungnya, pihaknya juga tetap mendorong KPM untuk mandiri. ”Makanya, saya minta dari bantuan itu disisihkan untuk ditabung untuk membuat usaha, supaya mandiri,” terangnya.

”Tahun 2018, KPM yang mandiri sudah 600 ribu. Sedangkan tahun 2019, kami menargetkan mencapai 900 ribu yang lulus. Harapannya bantuan yang diberikan pemerintah ini, bisa menyejahterakan masyarakat dengan membuat usaha dan mendapatkan pendapatan secara mandiri,” singkatnya.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengatakan bantuan sosial tahap 1 di Banten tahun 2019 total Rp420.742.565.000 dengan rincian, Bansos PKH untuk 301.647 keluarga sebesar Rp367.849.175.000 dan BPNT untuk 480.849 keluarga
sebesar Rp52.893.390.000.

“Semua sudah tersalurkan dan diterima oleh ibu-ibu KPM,” kata Harry.

Harry menambahkan untuk Kota Tangsel sendiri total Bansos PKH dan BPNT Tahap I total bantuan senilai Rp24.730.450.000, dengan perin- cian bantuan PKH 8.266 keluarga sebesar Rp10.259.400.000 dan bantuan BPNT 131.555 keluarga sebesar Rp14.471.050.000.

Sementara Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengaku angka kemiskinan di Banten menurun, sejak adanya program yang digulirkan pemerintahan Presiden Jokow-Jusuf Kalla. ”Tahun 2013, angka kemiskinan mencapai 9,5 persen. Sekarang menjadi 5,2 persen,” katanya seraya menam- bahkan KPM bisa memanfaatkan uang diberikan membangun usaha jangan dipakai untuk konsumtif.

Sementara, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Andi Achmad Dara mengapresiasi program bantuan sebagai bentuk pengentasan kemis- kinan. ”Ini program yang bagus, dan harapannya bisa terus dilan- jutkan,” singkatnya.(zie)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan