KABUPATEN TANGERANG (SBN) – Warga Kampung Dampit Rt 01/02, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Sindang Jaya, keluhkan pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kabupaten Tangerang. Pasalnya, dalam satu RT hanya mendapat kouta sebanyak 8 kepala keluarga (KK).
Pemberian bantuan sosial tersebut sebelumnya diklaim oleh pemerintah pusat maupun daerah akan diberikan secara menyeluruh, kepada warga yang terdampak atas merebaknya Covid-19 di Kabupaten Tangerang.
Namun harapan warga kini kandas saat muncul kebijakan yang membatasi jumlah dari seluruh warga yang terkena imbas penyebaran virus mematikan ini.
Salah satu Kepala Keluarga di Kampung Dampit Rt 01/02, Saepul Bakri mengeluhkan atas realisasi batuan sosial tersebut yang dianggap tidak adil. Alias tidak semua warga yang terkena imbas penyebaran Covid-19 mendapatkan bantuan sosial.
“Saat anggota Karang Taruna mengunjungi warga, kok per RT yang dapat bantuan cuma delapan orang. Itu gak semua sesuai yang dikatakan pemerintah per KK yang terkena dampak dapat bantuan,” ujarnya kepada SuaraBantenNews, Selasa, 14 April 2020.
Karyawan pabrik kayu tersebut, mengaku sudah lebih dari satu bulan tidak bekerja. Sedangkan ia harus menghidupi istri dan ketiga orang anak yang masih berada dalam tanggung jawabnya.
“PKH dan BPNT aja saya belum pernah dapat mas,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Karang Taruna Desa Sindang Jaya, Tabroni membenarkan adanya kouta yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi kepala keluarga yang terkena dampak Covid-19 di Desa Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang.
“Berdasarkan rapat dengan pihak desa kemarin, informasinya ada 8 KK dalam satu RT se-Kabupaten Tangerang yang dapat JPS ini,” tandasnya.
Untuk menyakinkan, Tabroni juga menanyakan pihak desa tetangga yang juga membenarkan bahwa kouta JPS hanya delapan orang dalam satu RT.
“Padalah di RT 01/02 ada sekitar 120 kepala keluarga yang dirumahkan dan di PHK atas dampak Covid-19,” tutupnya.(Restu/Zie)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar