HMI Minta Pemkot Serang Perbaiki Kualitas Sembako JPS 

Ramzy
10 Mei 2020 12:49
2 menit membaca

KOTA SERANG (SBN) — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memperbaiki kualitas sembako yang disalurkan melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Tujuannya, agar tidak terjadi kesalahfahaman di masyarakat. Pasalnya, sebelumnya sempat banyak pihak yang mengkritik lantaran sembako yang dibagikan diduga tidak sesuai pagu anggaran.

Sekretaris Umum HMI Cabang Serang, Muhammad Nur Cholis Majid mengatakan, dari sisi realisasi program Pemkot Serang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain. Tapi, dalam realisasinya masih perlu apa yang diperbaiki.

“Kami berharap Pemkot dalam hal ini pak wali kota dan pak wakil harus menjamin kualitas sembako yang disalurkan ke masyarakat,” ujarnya, Minggu, 10 Mei 2020.

Ia mengaku tidak mempermasalahkan jenis bantuan yang diberikan Pemkot Serang. Namun tetap mempertimbangkan asas kesesuaian dan tepat sasaran.

“Sembako juga baik. Tapi jenis dan kualitasnya harus bisa diterima masyarakat. Terlebih ini bulan Ramadan harus disesuaikan dengan kondisi,” terangnya.

Menurutnya, polemik yang terjadi pada penyaluran tahap pertama kesesuaian barang yang diterima masyarakat belum memuaskan.

“Wajar saja, tapi ini ke depan perlu diperbaiki. Agar masyarakat tidak menduga-duga ada permainan. Bagi kami sembako dan uang tak masalah, yang penting harus mempertimbangkan aspek kesesuaian dan tepat sasaran. Kalau non tunai apa nanti tidak timbul masalah lagi?,” sambung pria sapaan Cholis

Ia pun meminta DPRD Kota Serang melakukan pengawasan. Karena memang, JPS dialokasikan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 dari hasil pemindahan anggaran.

“Kalau dilihat nominalnya besar. Sekitar Rp 30 Miliar. Jangan sampai sia-sia. DPRD wajib melakukan pengawasan,” katanya.

Ia mengungkapkan, tiap program pemerintah baik berbentuk bantuan langsung tunai atau berbentuk barang berpotensi terjadi penyimpangan. Tapi, ini bisa diselesaikan kalau semua pihak terlibat mengawasinya.

“Dewan dan semua elemen punya tugas mengawasi tahapan demi tahapan. Mulai dari pendataan hingga proses penyaluran,” tandasnya.(Hendra/Zie)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan