SERANG (SBN) — Banyak beredar di media massa terkait banyaknya data penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang tidak tepat sasaran, bahkan tak sedikit kantor desa yang didemo warganya.
Kepala Desa Pasirbuyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang Hidayat mengaku menerima banyak komplain dari warganya terkait bantuan sosial covid-19.
“Memang banyak omongan dari warga karena data yang kita usulkan tidak sesuai dengan data yang menerima bantuan. Begitupun dengan teman-teman kepala desa lainnya,” ucapnya saat menyampaikan di forum kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi VIII dalam rangka penyaluran Bansos di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa, 30 Juni 2020.
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto pun mengungkapkan hal yang sama, jika pendataan penerimaan Bansos menuai banyak masalah. Buntut ketidak akuratan data ini, sambungnya, banyak terjadi di daerah-daerah, sehingga banyak kantor desa yang didemo.
“Yang berhak mendapatkan tidak mendapatkan, justru yang tidak berhak malah mendapatkan bantuan. Ini banyak terjadi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Provinsi Banten Nurhana mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak kabupaten/kota.
“Sebenarnya kita sudah koordinasi dengan kabupaten/kota. Ketika sudah diserahkan ke kabupaten/kota, itu kewenangan mereka untuk melakukan penyaluran dan penjadwalan. Seharusnya koordinasinya (Bank) dibangun,” ucapnya.
Untuk diketahui, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Lebak, Pandeglang penyalurannya menggunakan Bank BRI. Sementara Kabupaten Tangerang dan kota Tangerang menggunakan Bank Bjb, dan Tangsel menggunakan Bank Bjb syariah.
Sementara, total penerima BST di provinsi Banten sebanyak 421.177 kepala keluarga (KK), yang mana Tangerang Raya menerima sebesar Rp600 ribu, dan 5 daerah lainnya Rp500.000.(Hendra/Zie)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar