Soal PHK Karyawan PT Selago, Komisi II Minta Mediator Fokus pada Selamatnya Karyawan dan Investasi

CILEGON (SBN) — Komisi II DPRD Kota Cilegon meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengambil langkah tepat dalam menengahi persoalan antara PT Selago dan SP KEP (Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan) karena jika salah mengarahkan atau memberi masukan, bukan hanya tenaga kerja yang menjadi korban, melainkan investasi juga akan hilang.

Baca juga:

• 61 Karyawan Di-PHK, Serikat Pekerja PT Selago Temui Komisi II
• Soal PHK 61 Buruh,  Komisi II Rekomendasikan PT Selago Berunding Ulang
• Mediasi Kedua antara PT Selago dan SP KEP Kembali Buntu

Baca Juga

Terduga Pelaku Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan Menggunakan Jaket Ojol

13 Nov 2019

Ketua Komisi II Faturohmi mengatakan, menengahi perselisihan antara para pihak (PT Selago vs SP KEP), mediator harus ekstra hati-hati agar para karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan investasi sama-sama terselamatkan. Dalam hal ini mediator harus memberikan masukan-masukan serta pendapat yang bisa memengaruhi sikap-sikap egois pada pihak yang berselisih.

“Ini sebuah tanggung jawab pemerintah dalam hal mempertahankan (karyawan yang terkena) PHK serta menjaga investasi yang ada,” katanya di ruang Komisi, Rabu (1 Juli 2020).

Mediator dari Disnaker diharapkan dapat menengahi persoalan antara SP KEP dengan industri dengan memberikan solusi menang bersama (win-win solution) agar saran dan pendapatnya diterima kedua belah pihak. Dengan demikian, bisa tercapai tujuan untuk menyelamatkan karyawan yang terkena PHK dan investasi.

Baca Juga

6 Keluarga Graduasi Mandiri, Bisa Bentuk Kelompok Usaha Bersama

27 Jan 2020

Bukan hanya mediator, lanjut Faturohmi, PT Selago dalam memutuskan persoalan PHK juga harus dengan pertimbangan yang matang dan tidak mengambil langkah yang bertentangan dengan aturan Hukum.

“Kita minta agar perusahaan juga bijak dan perlu pertimbangan terlebih dahulu, mengingat menyangkut nasib buruh yang notebene warga Cilegon,” ujarnya.

Saat rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu dengan semua pihak terkait (Komisi II, Disnaker, PT Selago, dan SPKEP), telah direkomendasikan agar perselisihan antara PT Selago dan SP KEK dapat terselesaikan dalam waktu 3 hari kerja. (Wawan/Atm)