SERANG (SBN) — Hingga saat ini penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemerintah Provinsi Banten untuk 421.177 Kepala Keluarga (KK) belum terselesaikan. Sementara yang sudah tersalurkan baru 78.690 KK.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan saat ini pemprov sendiri masih terkendala di pendataan.
“Kendalanya di data, sampai saat ini kita sedang berusaha untuk memvalidasi data-data non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ucap Andika saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten usai melakukan rapat Kunker DPD RI, KP3B, Kota Serang, Senin, 13 Juli 2020.
Ia menjelaskan, kendala pendataan tersebut diakibatkan pendataan di kabupaten/kota tidak berbarengan, bahkan ada daerah yang belum menyetorkan data-data warga penerima JPS di daerahnya tersebut.
“Karena memang ada kendala juga di kabupaten/kota kadang-kadang ada yang cepat ada yang lambat,” katanya.
Terkait ketersediaan anggaran penanganan JPS, dia mengaku masih tersedia, namun tidak bisa secara keseluruhan dialokasikan ke JPS.
“Fokusnya tidak hanya JPS saja kita fokus dalam kaitan pengamanan, penjagaan Covid-19,” tandasnya.(Hendra/Zie)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar