LSM Gappura Minta Pemkot Cilegon Tegas terhadap Penolakan RIP Oleh PT KS

CILEGON (SBN) — Rencana pembangunan Pelabuhan Warnasari, sebagai badan usaha plat merah milik Pemerintah Kota Cilegon mendapat penolakan dari PT KS dan Group ihwal Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang diajukan oleh PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM). Hal tersebut diketahui atas surat bernomor : 025/Dir. SDM-KS/2021 tentang Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Warnasari.

Oleh sebab itu, Husen Saidan selaku pegiat sosial menyayangkan sikap PT KS tersebut. Mestinya, menurut Husen, PT KS melihat sejarah dan perjalanan panjang rencana pembangunan pelabuhan tersebut.

Baca Juga

Nyungsep ke Kolong Truk di Panongan,Satu Orang Pengendara Motor Tewas Terlindas

14 Nov 2021

“Adanya tukar guling antara PT KS dan Pemerintah Cilegon atas lahan Kubangsari itu menandakan bahwa PT KS sudah tahu ke depan akan ada pembangunan Pelabuhan Warnasari.” ujar Husen Saidan, Ketua Umum LSM Gappura Banten, Selasa malam (27 April 2021).

Namun, lanjutnya, terasa aneh ketika proses yang berjalan panjang itu sudah dilewati dan hendak mencapai puncaknya, PT KS dan Group justru menolak RIP yang diajukan PT PCM.

“KS menolak pembangunan pelabuhan menurut saya kurang tepat. Wali Kota harus bersikap tegas atas sikap PT KS dan Group karena pembangunan Pelabuhan Warnasari atas kehendak masyarakat Cilegon.” terangnya.

Baca Juga

Pulau Merak Kecil, Destinasi Wisata Lokal yang Kece di Kota Cilegon

17 Okt 2021

Husen memaparkan, jika KS Group bersikeras tanpa melihat sejarah perjalanan panjang pembangunan Pelabuhan Warnasari yang notabene kehendak masyarakat Kota Cilegon, Wali Kota Cilegon perlu meninjau ulang perjanjian tukar guling lahan Kubangsari demi kepentingan investasi pusat dan pengembangan bisnis PT KS.

Dengan demikian, sambungnya, karena tukar guling lahan itu PT KS dan Pemkot Cilegon menjadi tergugat oleh masyarakat Kota Cilegon dan hingga kini belum tahu status hukumnya.

“Tidak tertutup kemungkinan kami bersama masyarakat akan melakukan class action jika KS Group masih bersikeras menolak pembangunan pelabuhan karena tidak sedikit biaya yang telah dikeluarkan selama prosesnya,” tutupnya. (Wawan)