Pemkot dan DPRD Kota Serang Setujui Raperda APBD Perubahan TA 2021

  • Whatsapp
Berita Banten, Berita Banten Terbaru, Berita Banten Hari Ini, Berita Serang, Berita Serang Terbaru, Berita Serang Hari Ini: Pemkot dan DPRD Kota Serang Setujui Raperda APBD Perubahan TA 2021

SERANG (SBN) — Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bersama DPRD Kota Serang melakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022 dan persetujuan bersama Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2021 digedung Paripurna DPRD Kota Serang, Senin (18/10/2021).

Wali Kota Serang Syafrudin menyampaikan, Pendapatan Daerah ditargetkan semula sebesar Rp. 1.100.488.762.456 menjadi Rp.1.464.028.053.088 atau bertambah sebesar 33 persen.

Read More

Kemudian, Belanja Daerah semula Rp. 1.180.801.285.968 menjadi Rp. 1.514.964.873.672 atau bertambah sebesar 28 persen.

“Untuk Pembiayaan Daerah semula Rp. 80.312.523.512 menjadi Rp.50.936.820.584 atau berkurang sebesar 37 persen,” ujar Wali Kota Serang Syafrudin didampingi Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuludin seusai acara paripurna.

Selanjutnya, Rancangan Perubahan APBD Yang Telah Disetujui Bersama DPRD dan Pemerintah daerah, sesuai dengan  ketentuan yang ada, paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

“Adapun evaluasi yang dilakukan oleh provinsi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti kesesuaian  Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Perundang-Undangan,” katanya.

“Hasil evaluasi berupa Keputusan Gubernur disampaikan paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021  oleh provinsi, selanjutnya apabila terdapat hal – hal yang perlu disempurnakan,  dalam waktu 7 hari kerja, terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, akan ditindak lanjuti dan dilakukan penyempurnaan oleh Walikota dan DPRD,” katanya.

“Kita semua berharap agar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang kita sampaikan ke provinsi dapat dievaluasi secepatnya, hal tersebut mengingat terbatasnya waktu dalam pelaksanaan Perubahan APBD tahun anggaran 2021,” tambahnya. (Hendra)

Wartawan

Related posts