Ranwal RKPD Banten Fokus pada Penurunan Angka Kemiskinan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi

  • Whatsapp
Berita Banten, Berita Banten Hari Ini, Berita Banten Terbaru, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang Hari Ini, Kabupaten Tangerang Terbaru, Peristiwa, Peristiwa Hari Ini, Peristiwa Terbaru, Berita Viral, Berita Viral Hari Ini, Berita Viral Terbaru: Ranwal RKPD Banten Fokus pada Penurunan Angka Kemiskinan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi

KABUPATEN TANGERANG (SBN) — Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2023 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten fokus pada penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.

Pemprov Banten menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Ranwal RKPD Tahun 2023 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Read More

FKP Ranwal RKPD Tahun 2023 ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing pemerintah kabupaten kota se-Provinsi Banten serta akademisi dari organisasi kemasyarakatan. Pelaksanaannya berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan rangkaian tahapan dalam merancang RKPD. Penyusunan RKPD tersebut berpijak kepada RPJPD tahun 2010-2025 dan juga RPJMN Nasional.

“RKPD ini tentunya harus dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada masyarakat dan bagaimana menyejahterakan masyarakat,” ujarnya di Hotel Aryaduta Lippo Karawaci, Selasa (14/12/21).

Dia mengatakan, Pemprov Banten akan memfokuskan pada penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan juga pertumbuhan ekonomi. Dia berharap melalui forum konsultasi publik ini seluruh komponen dapat aktif sehingga rancangan RKPD dapat mengakomodasi aspirasi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Nyoto Suwignyo menuturkan akan menerbitkan dokumen perencanaan di masa transisi.

Dokumen transisi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan yang sedang dijalankan tidak berhenti serta agar penyusunan RKPD dapat berkesinambungan searah dengan RPJMD.

“Ditujukan kepada kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya tahun 2022, sedangkan untuk tahun 2023 akan diterbitkan kembali dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang akan datang,” ujarnya.

Dalam rangkaian acara tersebut, dilakukan pula penandatanganan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Tahun 2023.

Wartawan

Related posts