Helldy: Ke Depan, Masuk Rumah Sakit Cukup Menggunakan KTP

  • Whatsapp
Berita Banten, Berita Banten Hari Ini, Berita Banten Terbaru, Cilegon, Cilegon Hari Ini, Cilegon Terbaru, Peristiwa, Peristiwa Hari Ini, Peristiwa Terbaru, Berita Viral, Berita Viral Hari Ini, Berita Viral Terbaru: Helldy: Ke Depan, Masuk Rumah Sakit Hanya Perlu Menggunakan KTP

CILEGON (SBN) — Wali Kota Cilegon Helldy Agustian secara resmi membuka kegiatan percepatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) disertai dengan penandatanganan kerja sama dgn BPJS yang berlokasi di Aula Setda Kota Cilegon, Rabu (22/12).

Helldy berharap, agar di masa yang akan datang setiap industri yang ada di wilayah Kota Cilegon ikut serta membentuk rutinitas bantuan corporate social responsibility (CSR) dalam program UHC.

Read More

“Dalam hal ini tentunya harapan kami industri-industri yang ada di Kota Cilegon agar memberikan bantuan CSR dalam bentuk rutinitas dalam artian setiap industri mengelola setiap kelurahan di wilayahnya, agar supaya program ini bersama-sama direalisasikan,” tuturnya.

Menurutnya, dari hasil laporan hari ini bahwa Kota Cilegon ini sudah mulai tertinggi secara UHC se-Provinsi Banten, di luar Tangerang Raya.

“Tentunya kita sudah angka 87% kurang lebih tinggal mencapai 13% lagi ini yang menjadi PR kita bersama, kalau BAZNAS bisa bantu, Industri, pemerintah bisa bantu kalo kita mencapai 100% maka nanti kedepan orang masuk Rumah Sakit hanya perlu menggunakan KTP pulang ambil KTP nya lagi itu tujuan saya,” kata Helldy.

Ia menuturkan, tujuan murni ini tidak bisa ditanggung pemerintah sendiri, harus bisa bersama-sama memberikan bantuan dukungan agar supaya bisa terealisasi.

“tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan sungguh sungguh, tidak ada kata sulit jika kita mau pasti kita bisa, semasa di masa kami, kami mohon bantu support,” lanjut Helldy.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Ratih Purnamasari menyampaikan bahwa kesehatan adalah hak asasi setiap orang.

Kesehatan adalah hak asasi setiap orang dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang jaminan kesehatan bagi masyarakat.

“Khususnya yang miskin dan yang tidak mampu menjadi tanggung jawab Pemerintah baik pusat maupun daerah,” ungkapnya. (hrs)

Wartawan

Related posts