banner 468x60 banner 468x60

Bosda Tak Kunjung Cair, Ratusan Kepsek SMA/SMK Se-Banten Bakal Demo WH

Joe
14 Jan 2022 09:32
2 menit membaca

SERANG (SBN) — Imbas Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) tidak juga cair hingga tahun 2022 ini, ratusan sebanyak 726 Kepala Sekolah (Kepsek) SMA, SMK dan SKH swasta di Provinsi Banten akan melakukan unjuk rasa.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah dan Kejuruan Swasta (FK2SMKS) Provinsi Banten Ahmad Ali Subhan mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut akan digelar di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang pada Senin Depan (17/1/2021).

“Tanggal 17 ini aksi, Kepsek sekolah swasta (SMA, SMK, dan SKH) se-Banten,” ucapnya saat dihubungi melalui pesan whatsaap, Jumat (14/1/2021).

Ali mengungkapkan, pada awal tahun 2020 pihaknya diminta untuk mengajukan proposal bantuan hibah Bosda oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten untuk dimasukkan pada budget anggaran tahun 2021.

“Berdasarkan permintaan itu, saya bersama ratusan Kepsek SMK lainnya membuat proposal pengajuan serta memenuhi berbagai proses tahapan lainnya yang cukup menguras tenaga, waktu dan pikiran,” katanya.

Ali menambahkan, proposal diajukan kepada Disdikbud Provinsi Banten, untuk kemudian mereka yang akan melakukan upload ke aplikasi E-Hibah.

“Dalam prosesnya kemudian muncul besaran dana yang akan kami terima sekitar Rp250.000/siswa, SK pencairan sampai pada pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sampai pada surat permintaan pencairan, itu sudah dibuatkan juga,” katanya.

Setelah semua persyaratan itu selesai dipenuhi, sampai bulan Oktober 2021 kemarin belum juga kunjung cair. Kala itu pihaknya masih mencoba bersabar dan menunggu sampai akhir tahun 2021.
“Tapi ternyata apa yang kita khawatirkan itu ternyata terbukti, sampai sekarang dana itu belum juga dicairkan,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Serang (IKA HAMAS), Agus Munandar
menilai kepala Dinas Pendidikan Banten, Tabrani tidak becus dalam mengelola OPD.

“Saya mengindikasi Tabrani kurang fokus dalam memimpin Dindik karena dia juga menjadi kadis di OPD lain. Maka untuk itu saya berharap pak Gubernur Baten harus menilai kembali kinerja Tabrani sebagai kepala OPD,” katanya.

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini juga mengatakan, Pemprov Banten mengklaim punya komitmen meningkatkan SDM dengan program pendidikan gratis.

“Tetapi nyatanya berimbas kurang baik terhadap sekolah swasta, hal ini karena masyarakat akan memilih sekolah negeri yang gratis ketimbang sekolah swasta,” ujarnya.

Selain itu, jelasnya, proses penerimaan peserta didik baru yang tidak dibatasi juga berimbas kepada keberlangsungan sekolah swasta karena mendapat siswa sangat sedikit.

“Hal ini pastinya juga berimbas kepada penerimaan dana BOSDA yang sedikit pula. Bahkan untuk opersional bayar listrik saja dana dari BOSDA sangat kurang, apalagi untuk membayar honor guru dan operasional lainnya,” katanya.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan