Pilkada Serentak 2020: Antisipasi Kerawanan dan Konflik
Ilustrasi dari DetikNewsNASIONAL — Hari ini, Rabu 9 Desember 2020, puluhan juta pemilih berduyun-duyun sejak pagi mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) guna menjalankan hak pilih mereka di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Ini sebuah perhelatan besar politik di Tanah Air karena ada 270 daerah yang akan memilih pemimpinnya. Sebanyak 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten akan punya pemimpin yang baru usai pilkada ini digelar. Ada sekitar 100 juta lebih pemilih yang tercatat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pilkada kali ini.
Meski digelar di tengah pandemi Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, animo pemilih untuk mendatangi TPS diprediksi tak akan berkurang. Paling tidak, hal itu terlihat dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang memperlihatkan 83 persen pemilih akan ikut memilih dan mendatangi TPS hari ini.
“Kalau memang 83 persen menyatakan memilih, artinya mereka akan menggunakan hak pilih. Ini kami kira akan baik untuk memberikan legitimasi kepada para paslon yang mungkin nanti memenangkan pilkada,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat persiapan akhir Pilkada 2020 yang digelar secara virtual, Selasa (8/12/2020), sebagaimana dilansir Liputan6.com.
Infografis Peta Kerawanan Pilkada Serentak 9 Desember 2020. (Liputan6.com/Trieyasni)
Angka tersebut menurut Mendagri menandakan bahwa publik menaruh kepercayaan terhadap penyelenggaran Pilkada Serentak 2020. Dengan hasil survei bahwa 92 persen publik mengetahui adanya pilkada dan 83 persen menyatakan bakal datang ke TPS, menurutnya suatu angka yang sangat bagus.
“Kemudian 83 persen menyatakan ingin menggunakan hak pilih, meskipun dalam faktanya belum tentu 83 persen, menunjukkan ada trust, ada kepercayaan tentang penyelenggaraan pilkada ini,” ujar Tito.
Namun demikian, tetap ada kekhawatiran bahwa Pilkada 2020 menyimpan potensi kerawanan serta konflik. Setidaknya bisa dilihat dari temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menyatakan 49.390 tempat pemungutan suara (TPS) rawan.
Jumlah TPS ini tersebar di 21.250 desa/kelurahan pada 30 provinsi yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin menyebutkan ada sembilan indikator TPS rawan yang berbasis desa/kelurahan.
“Bawaslu merasa penting memetakan kerawanan di TPS sebagai pengingat diri,” katanya dalam peluncuran TPS Rawan Pilkada 2020 di Media Center Bawaslu RI Gedung MH Thamrin 14, Senin (7/12/2020).
Afif menyebutkan indikator kerawanan pertama yaitu TPS yang sulit dijangkau baik secara geografis, cuaca, dan keamanan sebanyak 5.744 TPS. Kedua, lokasi TPS yang tidak akses bagi pemilih penyandang disabilitas sebanyak 2.442 TPS.
“Apakah TPS ini ada tangga (undak-undakan), diletakan di lokasi yang lebih tinggi sehingga butuh usaha lain bagi pemilih berkebutuhan khusus untuk mengaksesnya,” ujarnya.
Ketiga, penempatan TPS yang tidak sesuai standar protokol kesehatan, misalnya di lokasi sempit atau di dalam ruangan sebanyak 1.420 TPS. Keempat, TPS terdapat pemilih tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia, terdaftar ganda dan tidak dikenali sebanyak 14.534 TPS.
Kelima, TPS terdapat pemilih memenuhi syarat yang tidak terdaftar di DPT 6.291 TPS. “Dari beberapa hasil informasi misalnya dukcapil yang menyampaikan jumlah masyarakat yang merekam lebih banyak daripada orang yang masuk DPT,” jelasnya.
Indikator TPS rawan keenam yaitu terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS sebanyak 11.559 TPS. Ketujuh, terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS sebanyak 3.039 TPS.
Lalu, kedelapan penyelenggara pemilihan positif terinfeksi Covid-19 sebanyak 1.023 TPS. Terakhir, penyelenggara pemilihan tidak dapat daftar (log In) Sirekap saat simulasi sebanyak 3.338 TPS.
Bawaslu memang tak sedang asal ucap. Satu hari menjelang pencoblosan 9 Desember di Pilkada Tasikmalaya, Jawa Barat, sebanyak 245 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) termasuk Linmas dinyatakan reaktif Covid-19.
Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya, Istianah, mengatakan ditemukannya ratusan petugas KPPS reaktif, setelah lembaganya melangsungkan rapid tes untuk mendeteksi penyebaran Covid-19. Hasilnya, sebanyak 245 petugas KPPS serta linmas, dinyatakan reaktif. Mereka terdiri dari 220 petugas KPPS serta 25 hansip.
“Sekarang ini mereka menjalani isolasi mandiri,” ujar Istianah, Selasa (8/12/2020).
Berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya yang menjadikan politik uang dan konflik antarpaslon mendominasi titik rawan, pilkada di era pandemi tidak begitu. Yang menonjol justru kerawanan karena perilaku pemilih yang bisa memunculkan klaster baru Covid-19.
Hal ini pula yang menjadi atensi Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, mengingat perkembangan terakhir kasus Covid-19 di Tanah Air. Doni mengakui jumlah kasus Covid-19 saat ini mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir, terutama setelah libur panjang pada Oktober lalu dan sejumlah kerumunan pada pertengahan November lalu.
“Mohon kiranya ini menjadi atensi kita semua, terutama provinsi-provinsi dengan angka kematian di atas angka kematian nasional, tolong ini menjadi perhatian. Khususnya mereka yang nanti ikut menjadi peserta atau pemilih yang akan datang ke TPS,” ujar Doni saat menghadiri rapat persiapan terakhir pilkada secara virtual, Selasa (8/12/2020).
Dia meminta para penyelenggara, khususnya petugas di TPS betul-betul memberikan kepastian tentang aturan penegakan protokol kesehatan. Khususnya mereka yang punya komorbid dan lansia, harus diberi atensi tinggi.
“Apalagi di daerah-daerah tertentu yang keadaan rumah sakit dan dokternya terbatas. Seluruh penyelenggara khususnya yang ada di TPS betul-betul mematuhi, mengikuti semua ketentuan yg sdh digariskan oleh KPU pusat,” tegas Doni.
“Ini akan menjadi momentum penting bahwa bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang tangguh dalam situasi pandemi kita bisa menyelesaikan proses demokrasi yang penuh dengan dinamika,” tandasnya.
Sumber: Liputan6.com
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar