TANGERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk memperjuangkan hak guru honorer untuk mendapat kelayakan hidup. Hal itu dikatakan Aditya Wijaya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang saat menggelar audiensi lanjutan bersama guru-guru honorer, Kamis (18/10/2018).
Namun Adit mengatakan, ada beberapa poin yang dituntut para honorer belum bisa di sepakati secara bersama karena memang terbentur dengan regulasi pemerintah pusat. Diimana pemerintah daerah tidak memiliki kuasa penuh. Namun, pihaknya akan mengusahakan agar tercapainya enam poin tuntutan tersebut.
“Ya kita akan berusaha, karena mereka ini juga salah satu penggerak generasi yang akan datang di dunia pendidikan, kalau saya sih akan berusaha lah untuk merealisasikan yang penting diseauaikan dengan APBD,” kata Adit.
Baca Juga : Guru Honorer Tangerang Menangis di Hadapan Anggota Dewan
Sementara itu, Sekretaris FHK2I Kabupaten Tangerang Ali Husein menyampaikan, bahwa dalam pertemuan antara DPRD dan guru honorer kali ini sudah ada beberapa poin yang disepakati bersama mengenai upah para tenaga pendidik honorer yang awalnya hanya Rp 820.000 untuk SD dan Rp 840.000 untuk SMP akan di perjuangkan naik minimal menjadi Rp. 1.300.000
“Poin yang disepakati dari dewan, sementara batasan yang kita usulkan insya Allah akan diperjuangkan di Rp 1.300.000,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Ali, beberapa tuntutan lain yang diajukan diantaranya dicabutnya Kemenpan RB nomor 37 tahun 2018, dibuatkan Peraturan Daerah tentang honorer untuk menjadi payung hukum honorer di Kabupaten Tangerang, mendapatkan jaminan kesehatan, serta dilakukan verifikasi data honorer sesuai data Dapodik oleh Dinas Pendidikan dan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati untuk pengangkatan honorer tersebut.
“Kami sudah mendapatkan komitmen dari anggota dewan untuk diperjuangkan,” tambahnya.(Zie)
Penulis : Afian Herianto
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar