TANGERANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten menggelar workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dalam rangka membantu desa dalam menyusun SPJ.
Dalam hal ini menganggap pentingnya penyusunan SPJ guna penyaluran dana desa agar tidak terhambat. Acara yang dihadiri oleh 80 Kepala Desa, bertempat di Gedung Serba Guna PuspemKab Tangerang, Rabu (20/2/2019).
Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) M. Masykur Provinsi Banten mengatakan, bahwa workshop kali ini lebih tentang mengenalkan keunggulan Aplikasi Siskeudes.
“Bedanya yang lama dengan yang baru ya tidak jauh beda, kalau yang sekarang online jadi ngecek di handphone juga bisa. Tidak ada kesulitan dalam aplikasi ini, sangat mudah karena sejak tahun 2015 ini sudah kita uji coba di daerah Mamasa Sulawesi Barat, apalagi di Kabupaten Tangerang daerah kota seperti ini,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa keunggulan dengan menggunakan aplikasi ini salah satunya yaitu pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran, maka tidak bisa diproses. Selain sebagai alat pengawasan internal Kementerian Desa, aplikasi ini juga dapat membentuk kedisiplinan pegawai desa dalam membuat SPJ.
“Jadi penyusunan SPJ itu tergantung kedisiplinan pegawai desa, jadi pada saat transaksi dilakukan harus segera diinput jangan ditunda-tunda. Kalau transaksi sehari mungkin masih ingat, tapi kalau sudah sampai berminggu-minggu ya lupa. Nah itu kan jadinya nanti SPJ terlambat,” jelasnya.
Menurutnya, dampak dari SPJ terlambat adalah penyaluran dana dari kabupaten ke desa terhambat dan bisa juga sampai di stop pengiriman dana ke desa yang terlambat menyerahkan SPJ.
Sementara itu, Agung M Noor Sub Auditorat BPK Banten menjelaskan, evaluasi kali ini lebih mendorong ke pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan secara optimal kepada desa.
“BPK meminta para Audit Pemda agar memperhatikan tentang SPJnya ya. Jadi memastikan para sekertaris bendahara itu bisa mengoperasionalkan aplikasi Siskeudes ini,” tandasnya.(res)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar