Soal Anggaran Reses Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Capai Rp7,5 Miliar, Pengamat: Mubazir!
SuaraBantenNews.Com – Pengamat politik dari Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul ikut menyoroti soal anggaran makan dan minum reses anggota DPRD Kabupaten Tangerang tahun 2024 yang nilainya fantastis hingga mencapai Rp7,5 miliar lebih.
Menurut Adib, anggaran makan dan minum yang sebegitu besar seharusnya linier dengan kinerja para wakil rakyat yang duduk di legislatif DPRD Kabupaten Tangerang tersebut.
“Kalau kinerjanya anggota Dewan ini dari waktu ke waktu tidak tertib, misalnya banyak kursi kosong saat paripurna akhirnya kan mencuat, ada komplain dari publik, karena itu kan uang rakyat,” kata Adib kepada wartawan, dikutip Sabtu 28 September 2024.
Ia pun menilai anggaran makan minum reses anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang nilainya fantastis ini ke depannya perlu direvisi kembali.
Kata dia, meski reses memang penting dan anggaran reses ini juga penting tetapi harus dilihat sesuai dengan kondisinya dan harus betul-betul dianalisa secara tepat penggunaannya.
“Kalau anggaran segitu (Rp7,5 miliar) terlalu banyak lah. Itu bisa dipotong karena memang selama ini kan kinerja dari anggota dewanya juga tidak terlalu bagus. Resesnya kosong, jadi cuma malah buang-buang anggaran kesannya,” ujarnya.
Menurut Adib, jika tidak bisa menempatkan sesuai porsinya berapapun anggaran yang digelontorkan akan selalu kurang.
Oleh sebab itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang harus punya rencana kerja yang baik supaya anggaran makan minum rapat dewan tersebut tidak terkesan pemborosan anggaran.
“Tapi kalau anggota dewanya juga jarang datang, anggaran makan minum hanya jadi mubazir. Mendingan dialihkan kepada sesuatu yang lebih prioritas,” ucapnya.
Ia juga beranggapan, anggaran makan minum reses tersebut hanya akal bulus untuk konstituennya saja dan jika hal ini benar Adib merasa penganggaran untuk keperluan reses perlu dikaji ulang.
Karena ia melihat anggaran yang sebegitu besarnya belum berbanding lurus dengan kinerja para anggota DPRD Kabupaten Tangerang.
“Makanya publik itu banyak yang komplain karena datang rapat aja enggak, banyak bangku yang kosong, tapi anggarannya masih banyak. Ini kan jadi polemik akhirnya kan,” tandasnya.
Pos terkait
Berita
