High Level Meeting TP2DD Kabupaten Tangerang, Wabup Intan Tekankan Digitalisasi Pengelolaan Retribusi Daerah

KABUPATEN TANGERANG (Suarabantennews.com) – Pemerintah Kabupaten Tangerang terus mendorong percepatan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah yang dibahas adalah penyempurnaan sistem WEB Register sebagai sistem utama pengelolaan retribusi daerah agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Upaya tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tangerang yang dibuka oleh Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah di Hotel Lemo, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Kamis (12/3/26).

Dalam sambutannya, Wabup Intan menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah, khususnya melalui pengelolaan retribusi yang makin efektif dan akuntabel.

“Kita perlu menyepakati bersama bagaimana arah perbaikan dan pengembangan sistem WEB Register sebagai sistem utama dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Tangerang. Penyempurnaan sistem ini juga merupakan salah satu rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar Intan.

Dia menjelaskan, penyempurnaan sistem tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.

Menurutnya, pelaksanaan rekomendasi tersebut sangat penting agar pengelolaan retribusi daerah dapat berjalan makin transparan, akuntabel, sekaligus mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

“Melalui forum ini saya berharap dapat dihasilkan kesepakatan mengenai arah pengembangan sistem WEB Register, apakah akan dilakukan penyempurnaan secara terintegrasi atau disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis masing-masing perangkat daerah,” ungkapnya.

Selain pembenahan sistem WEB Register, Wabup Intan juga menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi dan transparansi dalam belanja daerah melalui pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai instrumen pembayaran pemerintah daerah.

“Kita perlu terus mendorong pemanfaatan KKI ini sebagai instrumen pembayaran belanja pemerintah daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Saya berharap pada tahun ini proses penetapan kebijakan dapat dipercepat sehingga pemanfaatan KKI dapat berjalan lebih optimal sejak awal tahun anggaran,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Intan juga menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur dan ekosistem digital di Kabupaten Tangerang. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan pengembangan infrastruktur digital.

“Digitalisasi tidak hanya mendukung sistem pemerintahan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dan informasi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperluas akses internet di ruang-ruang publik seperti taman edukasi, ruang terbuka hijau, taman bermain, serta berbagai fasilitas pelayanan masyarakat lainnya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto menjelaskan bahwa High Level Meeting merupakan salah satu indikator penilaian dalam program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

“Kegiatan hari ini kita melaksanakan rapat High Level Meeting yang menjadi salah satu indikator penilaian TP2DD. Melalui pertemuan ini diharapkan pimpinan dapat memberikan arahan kepada para kepala OPD terkait pemanfaatan digitalisasi untuk mempermudah pelayanan pajak maupun retribusi bagi masyarakat,” jelasnya.

Dia menambahkan, pertemuan tersebut juga membahas evaluasi implementasi digitalisasi, kesiapan serta penyempurnaan aplikasi layanan, serta koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk memperluas akses internet di ruang publik agar masyarakat lebih mudah mengakses berbagai layanan pemerintah secara daring.

“Ke depan, fokus kami bukan sekadar mengejar status juara Championship TP2DD, tetapi mendorong masyarakat beralih ke sistem digital sehingga pembayaran pajak dan retribusi dapat dilakukan dengan mudah di tengah aktivitas mereka. Kami berharap transisi ini berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah,” pungkasnya. [SBN]