Halalbihalal FWK di Jakarta Soroti Komunikasi Publik Pemerintah di Tengah Krisis Energi Global

JAKARTA (Suarabantennews.com) — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan pentingnya perbaikan komunikasi publik pemerintah di tengah krisis energi global. Hal tersebut disampaikan dalam acara halalbihalal yang digelar di Jakarta, Rabu (15/4), sekaligus menjadi forum diskusi mengenai kondisi ekonomi nasional dan berbagai kebijakan strategis pemerintah.

FWK menilai kritik tajam terhadap kinerja pemerintah, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Swasembada Pangan, dan Koperasi Merah Putih (KMP), salah satunya dipicu komunikasi publik yang dinilai belum optimal.

Koordinator FWK Raja Parlindungan Pane dalam pernyataan pers menyampaikan apresiasi terhadap langkah antisipasi pemerintah. Menurutnya, kebijakan untuk meredam gejolak global dan menjaga daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi patut diapresiasi.

Diskusi dalam kegiatan tersebut juga menyoroti kinerja ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka serta perkembangan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026. Hadir dalam diskusi itu mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 Hendry Ch Bangun serta sejumlah wartawan senior.

Hendry Bangun, mantan wartawan Kompas, menilai pemerintah telah cukup baik dalam menangani berbagai persoalan ekonomi nasional. Termasuk melakukan langkah antisipasi menghadapi tantangan krisis energi global akibat konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Dia menilai, selain menghitung secara cermat anggaran negara, pengelolaan ruang fiskal yang hati-hati dan adaptif diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga diminta memperbaiki kelemahan komunikasi publik serta menggerakkan masyarakat untuk menghemat penggunaan energi.

Diskusi FWK mencatat hingga kini belum terlihat adanya “sense of crisis” terkait krisis energi global yang membutuhkan respons cepat dan penanganan serius. Ketidakpastian berakhirnya konflik di Timur Tengah dinilai berpotensi menekan kondisi ekonomi global, meningkatkan inflasi, serta mendorong kenaikan biaya hidup.

“Kita lihat saja, lalu lintas di Jakarta masih macet parah. Ini kan pemborosan energi. Hindari pemborosan,” tambah Hendry Bangun.

Isu komunikasi publik juga diangkat Raja Pane dan Abdul Rahim Loebis, wartawan senior Kantor Berita Antara. Mereka menilai FWK perlu mendukung kebijakan pemerintah, terutama upaya menjaga daya beli masyarakat.

Mereka juga menyoroti pentingnya kebijakan subsidi dan bantuan tunai langsung bagi kelompok rentan. Kondisi pekerja media juga disebut memprihatinkan karena banyak wartawan terkena PHK dan membutuhkan perhatian pemerintah hingga mendapatkan pekerjaan kembali.

“FWK perlu mendukung kebijakan pemerintah, tapi sebagai wartawan harus tetap kritis,” tambahnya.

Dalam diskusi tersebut juga disoroti perlunya kehati-hatian pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional. Persepsi positif masyarakat dinilai dapat terganggu oleh langkah yang dianggap tidak produktif, seperti rencana impor 105.000 kendaraan pikap atau truk dari India untuk mendukung Koperasi Merah Putih. Langkah PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai BUMN yang mengimpor kendaraan tersebut dinilai dapat merusak citra kemandirian ekonomi yang sedang dibangun.

Hendry Bangun juga mengajak anggota FWK melakukan liputan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil masyarakat sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers terhadap pemerintah.

Sementara itu, Koordinator Bidang Ekonomi FWK Herry Sinamarata menekankan pentingnya kebebasan pers dalam mengkritisi pelaksanaan program pemerintah. Dia mengutip pendapat ekonom peraih Nobel Amartya Sen bahwa kebebasan pers diperlukan dalam pembangunan dan menjadi alat mencapai tujuan pembangunan. Melalui liputan pers, berbagai persoalan seperti kemiskinan dan korupsi dapat terungkap, dan pemerintah diharapkan merespons positif tekanan media. [SBN]