Ketua PWI Sulut Voucke Lontaan Tegaskan Sudah Lebih Dulu Laporkan Kasus Pemalsuan Kop Surat PWI Ke Polda Sulut

Suarabantennews.com – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Voucke Lontaan yang sah sudah melaporkan Vanny Laupatty PWI Abal-abal, ke Polda Sulut, dalam kasus tindak pidana pemalsuan kop surat dan PWI Sulut, malah Pengurus PWI Sulut abal-abal tersebut justru melapor balik.

“Apa ini dunia sudah terbalik. Proses hukum yang saya laporkan saat sementara ditangani Polresta Manado dengan kasus pemalsuan kop surat dan stempel PWI Sulut. Terus saya dilaporkan oleh Vanny Laupati PWI abal-abal yang tidak mempunya legitimasi hukum dari Kemenkum,” tegas Voucke Lontaan Ketua PWI Sulut yang sah, Senin, 12/5/2025.

Baca Juga

6 hari  lalu

Serahkan Kunci Rumah Subsidi, Menteri PKP : Program Ini Bukan untuk Membungkam Wartawan

44 Rikhi Ferdian Herisetiana

Menurut Voucke, Surat laporan pengaduan PWI Sulut ke Polda Sulut tersebut

Voucke melapor dugaan kasus pemalsuan tersebut di ruangan sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT).

Surat laporan itu diterima dan ditandatangani Inspektur Polisi Satu Wahyudi. Ada pun Surat Tanda Penerimaan Laporan bernomor: STTLP/B/199/III/2025/SPKT/Polda Sulawesi Utara.

Baca Juga

6 hari  lalu

Aktivis Perempuan dan Wakil Ketua Bidang di DPD KNPI Kabupaten Tangerang Ini Kecam Tindakan Kekerasan dan Pelecehan Seksual

57 Rikhi Ferdian Herisetiana

Isi laporan tertulis dugaan tidak pidana pemalsuan Undang-Undang nomor 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud pasal 263. Dengan terlapor Vanny Laupatty dkk.

Voucke sebagai pelapor menyatakan keberatan atas surat keputusan PWI Pusat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) tanggal 18 Agustus 2024 lalu tidak sah karena tak memenuhi korum.

Kemudian membuat undangan rapat menggunakan logo PWI dan Cap PWI Sulut.

“Saat ini dari Polda Sulut sudah limpahkan ke Polresta Manado, saya menunggu proses hukum selanjutnya,’” ujar Voucke.

Keabsahan Voucke Lontaan sebagai Ketua PWI Sulut didasari pada lembaran keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor: AHU-0000946.AH.01.08. tahun 2024 persetujuan perubahan perkumpulan Persatuan Wartawan Indonesia.

AHU ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar, SH, MH atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, di Jakarta tanggal 09 Juli 2024.

“Coba tunjukan apa PWI versi KLB punya legitimasi hukum seperti AHU dari Kemenkumham. Kalau tidak ada berarti PWI abal abal tidak punya dasar hukum,’ tegas Voucke.

Sementara Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyatakan tidak pernah menunjuk Plt Ketua PWI Sulut.

Voucke berharap anggota PWI di Sulawesi Utara tetap solid dan kompak mendukung Ketum PWI Pusat yang sah, Hendry Ch Bangun.

“PWI hasil KLB tidak sah dan kepengurusannya abal-abal, tidak punya legitimasi hukum dari Kemenkumham. Jangan terpengaruh dan terpancing dengan manuver PWI Sulut abal abal,” ujar Voucke.