DBMSDA Kabupaten Tangerang Siapkan Rp345 Miliar untuk Perbaikan 220 Titik Jalan pada 2026

KABUPATEN TANGERANG (Suarabantennews.com) – Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) mengalokasikan anggaran sebesar Rp345 miliar pada 2026 untuk memperbaiki ratusan titik jalan rusak. Langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Program perbaikan infrastruktur tersebut ditargetkan mencakup penanganan sepanjang 29 kilometer jalan yang tersebar di 220 titik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 216 titik merupakan pekerjaan perbaikan jalan, sedangkan empat titik lainnya berupa penanganan jembatan.

Kepala DBMSDA Kabupaten Tangerang Iwan Firmansyah mengatakan, alokasi anggaran tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan infrastruktur yang layak dan aman bagi masyarakat.
“Anggaran ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan infrastruktur jalan dan jembatan dapat digunakan secara aman dan nyaman,” ujarnya.

Dia menjelaskan, titik-titik perbaikan ditentukan berdasarkan skala prioritas. Ruas jalan yang memiliki fungsi penting sebagai penghubung antarwilayah serta jalur yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat menjadi perhatian utama.

Saat ini, seluruh paket pekerjaan masih berada pada tahap persiapan teknis dan proses tender. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai standar, termasuk dalam pemilihan mitra kerja yang memiliki kualifikasi memadai.

“Tim teknis sedang bekerja secara maraton untuk menyiapkan proses tender. Kami ingin memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga,” katanya, Minggu 29 Maret 2026.

Iwan juga mengimbau masyarakat untuk bersabar selama proses administrasi berlangsung. Menurut dia, tahapan tersebut merupakan bagian penting sebelum proyek fisik dimulai di lapangan.

Ia menegaskan, Pemkab Tangerang berkomitmen menyampaikan perkembangan pelaksanaan proyek secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui progres perbaikan infrastruktur yang sedang berjalan. [SBN]