FWK Pertanyakan Klaim Daya Beli Masyarakat Membaik, Sektor Riil Jadi Sorotan

JAKARTA (Suarabantennews.com) — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mempertanyakan klaim pemerintah yang menyebut daya beli masyarakat membaik. Kritik itu muncul setelah ditemukan kelangkaan solar dan BBM bersubsidi lainnya di sejumlah sentra produksi pertanian di Sumatera yang berdampak langsung pada terganggunya aktivitas ekonomi rakyat.

Koordinator FWK Raja Parlindungan Pane mengatakan, kondisi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa sektor riil masih membutuhkan pembenahan serius dari pemerintah.

“Bagaimana daya beli masyarakat membaik jika masih terjadi kelangkaan solar di Sumatera. Akibat tidak ada solar, sopir truk tak bisa mengangkut hasil bumi petani. Pisang busuk karena tak bisa diperdagangkan,” ujar Raja Pane dalam Diskusi Kebangsaan di Jakarta, Rabu (5/5/2026).

Diskusi tersebut dihadiri mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022, Hendry Ch Bangun, sejumlah pemimpin redaksi media massa, serta wartawan senior anggota FWK.

Dalam forum itu, berbagai perkembangan dan kinerja ekonomi nasional menjadi sorotan. Raja Pane turut memperkaya pembahasan melalui temuan lapangan selama perjalanan jurnalistiknya ke Sumatera pada akhir April hingga minggu pertama Mei 2026.

Mantan wartawan Kompas, Hendry Bangun, menilai persoalan di sektor riil harus segera dibenahi. Menurut dia, pemerintah memang masih mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti solar dan Pertalite, tetapi persoalan utamanya terletak pada distribusi dan ketersediaannya di lapangan.

Ia menyebut kelangkaan solar dan Pertalite masih terjadi di sejumlah daerah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga beberapa titik di Jabodetabek.

Peserta diskusi lainnya juga mencatat adanya kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Harga minyak goreng, gas, dan berbagai komoditas pokok lainnya disebut melonjak tinggi.

Masalah serupa juga terjadi pada distribusi barang kebutuhan lain. Ketika masyarakat membutuhkan, barang justru sulit ditemukan di pasaran. Kondisi tersebut dinilai terjadi pula pada minyak goreng dan gas melon.

Pemerintah sebenarnya telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp15.700 per liter. Akan tetapi, harga di lapangan disebut jauh melampaui HET.

Anggota FWK di wilayah Jabodetabek bahkan kerap menemukan Minyakita menghilang dari pasaran. Sementara itu, harga minyak goreng bermerek lainnya ikut melonjak mengikuti fluktuasi harga crude palm oil (CPO) internasional.

Kondisi tersebut dinilai makin membebani masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, karena biaya kebutuhan dapur terus meningkat sementara penghasilan tidak bertambah.

Pekerjaan rumah

Dalam diskusi itu juga dibahas data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal pertama atau Q1 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan.

Dengan dukungan data inflasi dan cadangan devisa yang dinilai terkendali, pemerintah mengklaim fundamental ekonomi nasional kuat dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Di tengah kondisi tersebut, Presiden Prabowo kembali melakukan reshuffle kabinet, salah satunya dengan mengangkat Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Menyikapi perkembangan itu, FWK mengingatkan pemerintah agar tidak cepat berpuas diri karena tantangan ekonomi ke depan dinilai makin berat, terutama akibat ketidakpastian ekonomi global dan krisis energi yang diperkirakan masih berlangsung cukup lama.

Menurut Hendry Bangun, kondisi tersebut berpotensi memunculkan imported inflation serta fluktuasi nilai tukar rupiah.

“Ini pekerjaan rumah berat pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Hendry Bangun.

Ia menegaskan, selain menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga harus segera membenahi sektor riil agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“FWK mendorong pemerintah perlu menambah alokasi anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Sudah diperlukan adanya jaring pengaman sosial, seperti BLT seperti di era pemerintahan SBY dulu. Intinya, bagaimana rakyat punya uang belanja kebutuhan sehari-hari,” ujar Hendry Bangun sambil menyebut Kepala KSP yang baru, Dudung Abdurachman harus aktif mengontrol pelaksanaan program-program pemerintah.

Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, menambahkan salah satu persoalan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran adalah implementasi program di lapangan.

Menurut dia, banyak program pemerintah yang sebenarnya baik dan berpihak kepada rakyat, tetapi pelaksanaannya tidak sampai secara optimal kepada masyarakat.

Herry juga menyinggung pengakuan pemerintah melalui Ketua KSP Dudung Abdurachman terkait dugaan korupsi melalui praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menilai, apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka persoalan itu sangat serius bagi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). [SBN]