FWK Ungkap Kebocoran Anggaran MBG, Subsidi Sembako Dinilai Lebih Mendesak

JAKARTA (Suarabantennews.com) — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) meminta Presiden Prabowo Subianto segera membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok akibat tekanan ekonomi global dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

FWK menilai pemerintah juga perlu meningkatkan anggaran subsidi guna menjaga daya beli masyarakat dan meredam lonjakan harga pangan yang terjadi di berbagai daerah.

Sorotan itu disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidato di DPR terkait arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara, Rabu (20/5/2026).

Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, mengatakan pelaksanaan program MBG perlu segera diperbaiki karena ditemukan banyak kebocoran anggaran.

“Presiden Prabowo perlu secepatnya membenahi pelaksanaan program MBG karena ditemukan banyak kebocoran anggaran. Hasil efisiensi MBG harus dikembalikan kepada rakyat, dalam bentuk subsidi yang menyentuh kebutuhan pokok rakyat,” ujar Raja Parlindungan Pane.

FWK menilai krisis minyak global serta meningkatnya kebutuhan dolar AS dari berbagai negara telah memicu pelemahan rupiah dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut ikut memengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Berdasarkan laporan anggota FWK di sejumlah daerah, harga minyak goreng, tahu, tempe, telur, dan bawang putih terus bergerak naik.

Tercatat, kurs rupiah terhadap dolar AS pada Rabu (20/5) berada di level 17.666,80.

Sehari sebelumnya, Selasa (19/5/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana pemangkasan anggaran MBG dari alokasi awal Rp355 triliun dalam APBN 2026.

Disebutkan pula, realisasi anggaran MBG hingga akhir April 2026 telah mencapai Rp75 triliun.

“Bapak Presiden (Prabowo—Red) sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uangnya,” ujar Purbaya.

Diskusi Kebangsaan FWK tersebut turut dihadiri Hendry Ch Bangun, mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 1999-2022, sejumlah pemimpin redaksi media massa, serta wartawan senior anggota FWK.

Dalam diskusi itu, Hendry Bangun meminta pemerintah mengidentifikasi barang kebutuhan pokok yang memiliki kandungan impor tinggi dan menjadi pemicu inflasi, seperti kedelai yang merupakan bahan baku utama tahu dan tempe.

Mantan wartawan Kompas itu menilai pemerintah perlu memanfaatkan APBN sebagai “shock absorber” guna menahan dampak lonjakan harga minyak global dan pelemahan rupiah terhadap daya beli masyarakat.

Inflasi April 2026 tercatat sebesar 0,13 persen secara bulanan. Kenaikan harga tahu dan tempe disebut turut memberi andil terhadap laju inflasi tersebut.

Sementara itu, para perajin tahu dan tempe menghadapi tekanan biaya produksi akibat naiknya harga kedelai impor serta harga plastik kemasan.

FWK juga menilai pemerintah perlu memperluas subsidi dan bantuan sosial agar masyarakat, termasuk pelaku UMKM seperti perajin tahu dan tempe, tetap memiliki daya beli, inflasi terkendali, serta gejolak sosial dapat diredam.

Di sisi lain, laporan dari berbagai daerah menyebut minyak goreng Minyakita mengalami kelangkaan di pasar.

Kalaupun tersedia, harganya sudah jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Di sejumlah pasar di Pekanbaru, harga Minyakita bahkan mencapai sekitar Rp20.000 hingga Rp22.000 per liter.

Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, mengatakan pemerintah perlu mengoptimalkan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Indonesia.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjamin kelancaran distribusi kebutuhan pokok ke pasar sesuai kebutuhan masyarakat.

Di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, pengawasan pemerintah terhadap stabilitas harga dan dinamika harga yang tidak wajar akibat permainan spekulan menjadi sangat penting.[SBN]