Pemkab Tangerang Pastikan Pelayanan Publik Tetap Optimal Usai Libur Lebaran

KABUPATEN TANGERANG (Suarabantennews.com) – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid melakukan pemantauan langsung terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara layanan publik pasca libur Hari Raya Idulfitri 1447 H, Rabu (25/3/26). Pemantauan difokuskan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta beberapa OPD lain yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid didampingi Sekretaris Daerah, Asisten III, serta jajaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dia menegaskan bahwa peninjauan tersebut bertujuan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal setelah libur panjang.

“Hari ini setelah kita halal bihalal, saya bersama Pak Sekda dan jajaran datang ke Disdukcapil untuk melihat langsung pelayanan. Alhamdulillah, pelayanan tetap berjalan meskipun sebagian besar layanan KTP dan KK sudah dilaksanakan di kecamatan, sehingga keluhan masyarakat semakin berkurang,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Dia menjelaskan sejumlah layanan strategis masih dipusatkan di Disdukcapil. Layanan tersebut meliputi perbaikan data KTP seperti kesalahan nama atau tanggal lahir, layanan perpindahan antar daerah, serta pencatatan sipil seperti pernikahan non-muslim, akta perceraian, dan pelayanan bagi Warga Negara Asing (WNA).

Bupati juga mengapresiasi inovasi Disdukcapil yang telah mendistribusikan pelayanan administrasi kependudukan hingga tingkat kecamatan. Menurutnya, langkah tersebut efektif dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Pelayanan KTP sekarang sudah banyak dilakukan di kecamatan. Hanya untuk blanko KTP elektronik memang tetap menjadi kewenangan Dukcapil karena harus terintegrasi dengan database pusat. Alhamdulillah stok blanko hingga Desember aman dan didistribusikan rutin setiap minggu ke kecamatan,” jelasnya.

Berdasarkan data Disdukcapil, jumlah wajib KTP di Kabupaten Tangerang mencapai sekitar 2,5 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99 persen telah terlayani, sedangkan sisa 1 persen atau sekitar 25 ribu penduduk masih dalam proses pelayanan di tingkat kecamatan.

“Artinya bukan tidak dilayani, tetapi sedang diproses di kecamatan. Ini menunjukkan komitmen kita dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Selajutnya, terkait sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca libur Lebaran, Bupati menyampaikan bahwa sebagian ASN masih menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) dan Work From Home (WFH) secara terbatas.

“Mulai hari ini, untuk dinas yang tidak langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat, diberlakukan 50 persen WFA/WFH. Sementara OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, BPBD, DLH, dan Satpol PP tetap bekerja 100 persen,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa meskipun terdapat kebijakan kerja fleksibel, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu.

“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Bahkan di kecamatan dengan jumlah wajib KTP yang tinggi, pelayanan tetap dibuka hingga Sabtu malam pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya,” pungkasnya. [SBN]