Pemkab Tangerang dan Banyuwangi Lakukan Kerjasama Pajak hingga Pengelolaan Wisata

BANYUWANGI – Nota kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ditandatangani langsung oleh masing-masing kepala daerah yaitu Ahmed Zaki Iskandar dan Abdullah Azwar Anas.

Penandatanganan dilaksanakan pada Kamis (13/12/2017), di Pendopo Bupati Banyuwangi Jalan Ahmad Yani No 100, Banyuwangi.

Baca Juga

Aptrindo Minta PT ASDP Tinjau Ulang Kenaikan Tarif Saat Pandemi Covid-19

01 Mei 2020

Plt Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Soma Atmadja mengatakan, penandatanganan kerjasama antara Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan adanya sejumlah replikasi aplikasi sistem yang bakal diterapkan di Kabupaten Tangerang.

“Dengan karakter dan kultural yang nyaris mirip dengan Kabupaten Tangerang, kita melihat Kabupaten Banyuwangi berhasil dalam mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan arah pembangunan dengan sejumlah aplikasi sistem yang sudah dibangun oleh pemerintahnya, kita akan mereplikasi dan menerapkannya di Kabupaten Tangerang,” terangnya.

Menurutnya, transformasi keilmuan antar pemerintah daerah bukan hal yang baru, mereka bisa saling melengkapi antar sesama pemerintah daerah, sehingga ketika Kabupaten Banyuwangi dianggap berhasil dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (Simral), serta peningkatan pendapatan melalui pajak dan pengelolaan pariwisatanya, pihaknya akan replikasi sistem yang selama ini dibangun oleh mereka.

Baca Juga

Ratusan Buruh Demo di Jalan Industri Asia Raya Cilegon, Ini Tuntutannya

12 Mar 2019

“Replikasi aplikasi ini dilakukan untuk memenuhi peningkatan pelayanan masyarakat dan inovasi semacam ini terus kita kembangkan, termasuk dengan pola kerjasama antar pemerintah daerah,” terangnya.

Soma menjelaskan, jika Pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan akan memberlakukan pelayanan satu atap dalam konsep Mall Pelayanan Publik (MPP), dimana konsep ini layaknya pasar modern semua kebutuhan pelayanan tersedia.

“Salah satu hasil kerjasama yang akan diterapkan adalah Mall Pelayanan Publik,
dimana semua bentuk layanan publik seperti pembuatan IMB, listrik PLN sampai kepada pelayanan Nikah bisa dilakukan di Mall ini,” ujar Soma.

Semua sistem ini diakui Soma, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi harus ada sinergitas antar OPD.

“Salah satu pengembangan ini membutuhkan integrasi berbagai aplikasi yang tersebar di semua OPD dijadikan satu,” tutupnya.(zie)