Respons Cepat Bupati Tangerang Dipuji, Sistem Pelaporan Pemerintah Justru Disorot

KABUPATEN TANGERANG (Suarabantennews.com) — Respons cepat Bupati Tangerang dalam membantu Herman, warga Desa Pasir Muncang, Kecamatan Jayanti, menuai apresiasi dari Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Fraksi PDI Perjuangan, Deden Umardani. Meski demikian, peristiwa tersebut juga dinilai mengungkap persoalan yang masih terjadi dalam tata kelola data dan sistem pelaporan pemerintahan daerah.

Deden mengatakan, langkah cepat Bupati Tangerang yang langsung turun ke lokasi dan memberikan bantuan kepada Herman menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Satu sisi ini menunjukkan respons cepat Pak Bupati terhadap kondisi warga yang membutuhkan bantuan,” kata Deden, Rabu (3/6/2026).

Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang itu menilai, keputusan Bupati untuk mendatangi lokasi dan segera merealisasikan pembangunan rumah layak huni bagi Herman merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Meski memberikan apresiasi, Deden juga menyampaikan kritik terhadap sistem yang berjalan saat ini. Menurutnya, kasus yang dialami Herman seharusnya sudah lebih dahulu terdeteksi melalui mekanisme pendataan dan pelaporan yang ada di tingkat pemerintahan.

“Tapi juga menunjukkan ada tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan sempurna,” ujarnya.

Dia menjelaskan, data rumah tidak layak huni (RTLH) semestinya telah terpetakan dengan baik dan dilaporkan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, desa atau kelurahan, hingga kecamatan sebelum menjadi dasar pengambilan kebijakan di tingkat kabupaten.

“Bukan dari warga ke bupati,” ujarnya.

Menurut Deden, keberadaan data yang akurat dan sistem pelaporan yang berjalan efektif menjadi faktor penting agar program penanganan RTLH dapat dilaksanakan secara terencana, tepat sasaran, dan merata.

Dia juga mengingatkan kemungkinan masih adanya warga lain yang hidup dalam kondisi serupa dengan Herman tetapi belum teridentifikasi oleh pemerintah akibat lemahnya proses pendataan di tingkat bawah.

Karena itu, Deden menilai perbaikan sistem pendataan dan pelaporan perlu menjadi perhatian serius agar kebutuhan masyarakat dapat terdeteksi lebih cepat tanpa harus menunggu laporan langsung kepada kepala daerah.[SBN]