Soroti Komunikasi Publik Pemerintahan Prabowo-Gibran, FWK Nilai Masih Minim Empati

JAKARTA (Suarabantennews.com) — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran masih menghadapi berbagai persoalan. Sejumlah menteri dan pejabat negara di Kabinet Merah Putih dinilai kerap menunjukkan sikap yang kurang empatik dan cenderung egois dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Penilaian tersebut mengemuka dalam Diskusi Kebangsaan FWK yang digelar di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, mengatakan komunikasi publik pemerintah perlu dibangun dengan pendekatan yang lebih mengedepankan empati terhadap kondisi masyarakat.

“Komunikasi publik perlu empati, pejabat negara perlu mendengar kesulitan yang dihadapi masyarakat. Sikap egois, denial yang sering dipertontonkan pejabat negara hanya akan menambah persepsi buruk sebagian masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Raja Parlindungan Pane.

Diskusi tersebut dihadiri mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 1999-2022 Hendry Ch Bangun, Sekretaris FWK Dr. Budi Nugraha, sejumlah pemimpin redaksi media massa, serta para pendiri FWK, yakni M. Nasir, Dadang Rachmat, Umi Sjarifah, Rudy Sitompul, dan Herwan Pebriansyah.

FWK menyoroti pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Bhayangkara, 1 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden meminta Kepolisian Republik Indonesia mampu merasakan penderitaan rakyat dan menjaga kepercayaan masyarakat. Kedua pesan tersebut menjadi perhatian khusus dalam diskusi.

Mantan wartawan senior Kompas, Hendry Ch Bangun, mengatakan komunikasi yang disampaikan dengan empati sangat penting agar masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dapat merasakan kehadiran pemerintah.

Menurutnya, tekanan ekonomi akibat krisis energi global dan melemahnya nilai tukar rupiah harus dikomunikasikan dengan bahasa yang baik serta mampu memberikan harapan sehingga kepercayaan publik tetap terjaga.

Dia juga menyoroti meningkatnya beban hidup masyarakat yang tidak hanya dipicu kenaikan harga kebutuhan pokok, tetapi juga hilangnya mata pencaharian akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam diskusi tersebut juga disinggung adanya fenomena ibu-ibu yang memungut sisa sayuran di pasar untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga.

“Disamping komunikasi dengan empati, pejabat negara harus memiliki ‘sense of crisis’ agar kesulitan rakyat tidak menumpuk dan berkepanjangan,” tambah M Nasir, mantan wartawan Kompas lainnya.

FWK mencatat komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran masih dinilai kurang karena belum mengedepankan empati dan sense of crisis. Kondisi itu, menurut forum tersebut, membuat berbagai pernyataan pejabat negara kerap mendapat respons negatif dari warganet di media sosial.

Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan antara lain kenaikan harga Pertamax, pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa, serta penjelasan pemerintah mengenai isu Koperasi Merah Putih.

FWK menilai dalam sejumlah kasus tersebut terdapat pejabat negara yang memosisikan diri sebagai pihak yang paling mengetahui persoalan, tetapi mengabaikan dampak maupun kesulitan yang dirasakan masyarakat.

Dalam istilah yang disampaikan wartawan senior M. Nasir, sikap tersebut disebut sebagai “mentang-mentang”, yakni merasa sebagai pejabat sehingga harus didengar dan dimengerti, tetapi kurang peduli terhadap kesulitan rakyat.

Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, mengatakan berbagai kebijakan transformasi ekonomi serta tantangan yang dihadapi Indonesia harus dikomunikasikan secara baik kepada masyarakat.

Menurutnya, persoalan ekonomi bukan semata-mata berkaitan dengan angka, tetapi juga membutuhkan narasi yang mampu menunjukkan arah kebijakan ke depan sekaligus membangun optimisme dan harapan yang lebih baik bagi masyarakat. [SBN]