Sustainable Aglo-City Summit 2026 Digelar di BSD, Pemkab Tangerang Dorong Transportasi Terintegrasi

KABUPATEN TANGERANG (Suarabantennews.com) — Pemerintah Kabupaten Tangerang menjadi tuan rumah Seminar Nasional Diskusi Aglomerasi yang merupakan bagian dari rangkaian Sustainable Aglo-City Summit 2026 di Hotel Novotel, BSD City, Rabu (29/4/2026).

Penunjukan Kabupaten Tangerang sebagai tuan rumah menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan kolaboratif antara wilayah penyangga, DKI Jakarta, serta daerah di Banten dan Jawa Barat sebagai respons terhadap kebijakan aglomerasi dari pemerintah pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan antarwilayah menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen penuh untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mengembangkan wilayah yang terpadu dan saling terhubung.

” Kabupaten Tangerang sangat siap menjalankan peran strategis ini. Kita tidak bisa berjalan sendiri dalam mengelola wilayah yang sudah saling terhubung secara ekonomi dan sosial,” ujar Bupati Maesyal.

Dia menjelaskan, salah satu fokus utama dalam seminar nasional tersebut adalah integrasi transportasi dan infrastruktur, termasuk rencana pengembangan MRT yang menghubungkan Jakarta dan Tangerang guna meningkatkan mobilitas masyarakat.

Menurutnya, konektivitas transportasi menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat memiliki pilihan perjalanan yang efisien, aman, dan saling terintegrasi.

“Integrasi sarana transportasi, khususnya pengembangan MRT Jakarta-Tangerang, adalah kebutuhan mendesak agar masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang efisien, aman, dan terintegrasi,” tandasnya.

Selain transportasi, sektor lingkungan juga menjadi perhatian utama, khususnya terkait rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di TPA Jatiwaringin yang membutuhkan koordinasi lintas wilayah dalam hal infrastruktur dan logistik.

“Terkait pengolahan sampah di Jatiwaringin, kita merancang integrasi mulai dari akses jalan hingga teknologi pengolahan agar memberi nilai tambah berupa listrik,” jelasnya.

Di sektor ekonomi, penguatan pertanian dan ekonomi kerakyatan juga menjadi pembahasan penting melalui sinkronisasi program Asta Cita untuk mendorong pembangunan dari tingkat desa.

Bupati menegaskan, aglomerasi tidak boleh hanya dinikmati oleh industri besar, tetapi juga harus memperkuat ekonomi desa agar petani dan pelaku UMKM tetap menjadi pelaku utama di daerah sendiri.

“Kita ingin aglomerasi tidak hanya dinikmati industri besar, tetapi juga memperkuat ekonomi desa agar petani dan UMKM tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja mengatakan kegiatan seminar ini merupakan respons terhadap dinamika pembangunan Kabupaten Tangerang yang makin kompleks sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Jabodetabekpunjur.

Menurutnya, perkembangan wilayah yang pesat membawa berbagai tantangan strategis seperti pengelolaan persampahan, konektivitas transportasi publik, hingga ketahanan pangan di tengah meningkatnya tekanan urbanisasi.

“Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang memandang perlu adanya ruang diskusi strategis yang mampu mempertemukan berbagai perspektif, baik dari pemerintah, akademisi, maupun praktisi, guna merumuskan solusi yang komprehensif, terintegrasi, dan implementatif,” ujar Soma.

Dia menambahkan, seminar nasional ini bertujuan mengidentifikasi isu-isu strategis, mendorong lahirnya gagasan inovatif, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan daerah dalam menentukan arah pembangunan ke depan.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa konsep aglomerasi memiliki prospek masa depan yang cerah selama tidak terjebak dalam birokrasi kelembagaan formal yang rumit.

Menurut dia, pemerintah pusat siap menjadi jembatan bagi para kepala daerah dalam mengakses dukungan kebijakan maupun pendanaan.

” Pemerintah pusat berkomitmen menjadi jembatan bagi para kepala daerah dalam mengakses dukungan kebijakan maupun pendanaan. Fokus pada isu sektoral, petakan masalahnya, dan langsung eksekusi,” ujar Bima Arya.

Dia menambahkan, melalui kerja sama erat antara Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, serta dukungan pemerintah pusat, kawasan aglomerasi ini diharapkan menjadi pelopor pelayanan publik yang modern dan terintegrasi bagi masyarakat luas.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, juga dilaksanakan Deklarasi Aglomerasi yang ditandai dengan permainan angklung bersama oleh perwakilan sejumlah daerah di kawasan Jabodetabekpunjur.[SBN]