Setahun Andra Soni Menjabat, Budaya Titip-Menitip di SMA/SMK Negeri Banten Hilang

BANTEN (Suarabantennews.com) – Setahun kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni membawa perubahan signifikan di sektor pendidikan. Berbagai persoalan mendasar yang selama ini membayangi dunia pendidikan di Provinsi Banten mulai dari PPDB, keterbatasan infrastruktur, hingga tata kelola sumber daya manusia, dinilai berhasil diurai secara bertahap.

Kepala Sekolah SMAN 1 Ciruas Mulyadi menilai Andra Soni memahami secara menyeluruh persoalan yang terjadi di lapangan. Ia menyebut, perubahan paling terasa adalah hilangnya budaya titip-menitip dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA dan SMK Negeri.

Selama ini, praktik titip-menitip kerap menjadi beban tersendiri bagi pihak sekolah. Tetapi dalam setahun terakhir, kondisi tersebut berubah drastis. Para kepala sekolah diminta fokus menjalankan aturan dan prosedur yang berlaku tanpa intervensi.

“Jadi kami juga merasa enak menjalankannya. Tidak ada beban dan hanya fokus pada aturan yang ada. Apalagi Pak Gubernur Andra Soni langsung yang melindungi, yang berada di belakang kita,” kata Mulyadi, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, Gubernur bahkan secara tegas pasang badan untuk melindungi pihak sekolah agar tetap konsisten pada regulasi yang ada. Dengan dukungan tersebut, para kepala sekolah dapat bekerja lebih profesional dan tanpa tekanan.

Persoalan daya tampung yang selama ini menjadi akar masalah dalam PPDB juga mendapat solusi melalui program unggulan Sekolah Gratis bagi SMA, SMK, dan SKh swasta. Program ini dinilai mampu menjawab kecemasan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri karena faktor biaya.

Selama ini, tingginya minat masuk sekolah negeri dipicu oleh status gratis. Kondisi itu memicu persaingan ketat, bahkan membuka celah bagi praktik kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

“Bahkan, tidak sedikit juga yang memanfaatkan kedekatan dengan orang-orang di lingkaran kekuasaan untuk bisa diterima di sekolah negeri,” ujarnya.

Tetapi sejak kebijakan sekolah gratis bagi SMA, SMK, dan SKh swasta diberlakukan, persoalan tersebut mulai terurai. Calon siswa kini memiliki alternatif sekolah dengan fasilitas yang dinilai setara dengan sekolah negeri.

“Program Sekolah Gratis SMA, SMK dan SKh swasta ini memberikan pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Para orang tua tidak lagi perlu khawatir anaknya tidak diterima di sekolah negeri, karena mereka bisa sekolah di swasta dengan mendapatkan fasilitas yang setara dengan sekolah negeri,” jelasnya.

Selain menyasar persoalan PPDB dan daya tampung, Andra Soni juga menata tata kelola sumber daya manusia di lingkungan sekolah. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah penempatan kepala sekolah dan dewan guru sesuai domisili masing-masing.

Mulyadi mengungkapkan, saat ini masih banyak kepala sekolah yang bertugas jauh dari tempat tinggalnya. Jarak tempuh yang panjang dinilai memakan waktu dan berpotensi mengurangi efektivitas kinerja.

“Kebijakan ini mendapat apresiasi dari seluruh masyarakat terutama para pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Banten,” ujarnya.

Perhatian terhadap infrastruktur penunjang juga menjadi fokus. Ketersediaan dan kebersihan toilet sekolah disebut selalu menjadi perhatian gubernur, mengingat fasilitas tersebut merupakan sarana penting dalam mendukung kenyamanan belajar.

Selain itu, kondisi ruang belajar juga menjadi sorotan. Ruang kelas harus representatif dengan jumlah siswa yang proporsional.

“Termasuk juga kondisi ruang belajar yang harus representatif. Tidak boleh lebih dari 36 siswa dalam satu kelas, karena itu akan membuat proses belajar mengajar tidak efektif,” paparnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, dunia pendidikan di Provinsi Banten dinilai makin tertata, baik dari sisi tata kelola, pemerataan akses, hingga peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah. [SBN]