Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Kembali Selamatkan Aset Pemda, Kali Ini Stadion Mini Senilai Rp6,3 Miliar

Suarabantennews.com – Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) kembali menyelamatkan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

Kali ini bangunan berupa Stadion Mini yang terletak di Desa Kampung Besar, Kecamatan Teluk Naga. Aset yang terletak di lahan seluas 2.110 m2 dengan nilai pasar Rp 6.330.000.000 ini sebelumnya telah dikuasai oleh masyarakat selama kurang lebih 10 tahun.

Baca Juga

5 hari  lalu

BPK Temukan Kelebihan Bayar TPBK di RSUD Pakuhaji dan Balaraja

55 Rikhi Ferdian Herisetiana

“Atas permintaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang menerima Surat Kuasa Khusus untuk melakukan upaya penyelamatan aset,” terang Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Eddy Purwanto, Kamis 10 Juli 2025.

Lanjutnya, tim Jaksa Pengacara Negara kemudian melakukan serangkaian tindakan non-litigasi, termasuk peneguran dan pemanggilan terhadap pihak yang menguasai lahan.

Dalam proses klarifikasi, pihak yang menguasai lahan mengakui telah menempati lahan tersebut dan menyatakan kesediaannya untuk mengosongkan lahan dalam jangka waktu satu minggu.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Pengembang Lippo Karawaci Siap Bekerja Sama Dengan Pemerintah dan Serahkan Fasilitas

48 Rikhi Ferdian Herisetiana

“Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang kemudian secara resmi menyerahkan kembali Surat Kuasa Khusus beserta dokumen penyelamatan aset kepada BPKAD Kabupaten Tangerang,” tururnya.

Dikatakan Eddy, keberhasilan ini merupakan wujud nyata peran aktif Bidang Datun dalam memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

Penyelamatan aset daerah ini menjadi salah satu prioritas program kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dalam mendukung program-program pemerintah dan mewujudkan kepastian hukum.

“Penyelamatan aset ini dilakukan berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara,” tandasnya.