Jaksa Garda Desa, Wujudkan Swasembada Pangan

KABUPATEN TANGERANG; Suarabantennews.com – Kejaksaan Agung RI bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) meluncurkan program Jaksa Garda Desa di 8 kota/kabupaten se-Provinsi Banten.

Program Jaksa Garda Desa diharapkan menjadi tanda kemandirian desa dalam mengelola dana desa secara transparan, akuntabel dan bebas dari penyimpangan.

Saat mengunjungi Desa Sarakan, Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu 25 Juni 2025, Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan program yang diinisiasi oleh Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel), Reda Manthovani ini bisa membantu ketahanan pangan di Provinsi Banten.

“Kita memiliki kepentingan serius dengan program Jaksa Garda Desa dengan melakukan pola tanam untuk ketahanan pangan dan juga kesejahteraan masyarakat desa,” katanya.

Sementara itu, Jamintel Reda Manthovani mengungkapkan, wilayah Tangerang dipilih sebagai pilot project program ketahanan pangan ini karena dia mempunyai ikatan emosional dengan Banten, baik sebagai kajari Cilegon maupun sebagai kajati Banten. Selain itu, alasan menjadikan Banten sebagai percontohan karena dia mendapat keluhan dari pimpinan Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang yang menginformasikan masih minimnya pasokan sayur dari Banten di Pasar Induk Tanah Tinggi.

“Kabarnya sebagian besar pasokan sayur ke Pasar Induk Tanah Tinggi berasal dari luar Banten dan Provinsi Banten sendiri hanya menyuplai 5 persen saja. Maka lewat peluncuran program ketahanan pangan ini, kami berharap Provinsi Banten bisa menambah pasokannya minimal menjadi 20 persen,” ungkapnya.

Dia menuturkan program ini tak hanya akan berhenti di Banten, namun targetnya program ketahanan pangan ini akan berlanjut ke provinsi-provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta provinsi lainnya.

“Targetnya beberapa tahun ke depan semua daerah di Indonesia akan memiliki pola tanam yang sama dengan yang dilakukan di Kabupaten Tangerang ini, sehingga program ini dapat membantu perekonomian para petani,” katanya.

Sementara Gubernur Banten Andra Soni mengaku sangat antusias dengan adanya program ketahanan pangan yang dicetuskan oleh Jamintel tersebut. “Saat ini saja produksi beras Banten sudah mengalami surplus hingga 200 ribu ton lebih. Namun sayangnya selama ini Provinsi Banten hanya bisa mensuport sayuran untuk kebutuhan masyarakat Banten sebanyak 10 persen saja dari kebutuhan. Maka saya berharap dengan terwujudnya program ketahanan pangan ini maka pasti Provinsi Banten bisa meningkatkan produksinya lagi,” ujar Andra.

Sementara Direktur Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas) Indonesia, Hartono Wignyopranoto menyatakan program ketahanan pangan ini sengaja dibuat sebagai upaya meningkatkan penghasilan para petani dengan melibatkan pemerintah daerah, kejaksaan dan stakeholder lainnya.

“Berdasarkan pengalaman kami menangani Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang, setiap hari ada dari 3000 ton sayuran diperdagangankan dan kebanyakan berasal dari luar Banten. Sementara harganya juga sangat berfluktuasi tergantung pada naik-turunnya jumlah pasokan,” ujar Hartono.

acara ini juga diditandai dengan penandatangan MoU antara masing-masing kepala kejaksaan negeri (Kajari) dengan empat orang bupati yang berasal dari Provinsi Banten sekaligus penanaman bawang merah

Penandatangan MoU tersebut dilakukan oleh Bupati Tangerang, Plt Bupati Serang, Bupati Pandeglang, Bupati Lebak, Rektor Telkom University Prof. Dr. Suyanto, S.T., M.Sc., Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PASKOMNAS Hartono.(zie)