Dr. Teguh Santosa Bongkar Ideologi Pembangunan Prabowo, Ini Arah Baru Indonesia

SURABAYA (Suarabantennews.com) — Kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai bukan sekadar langkah sesaat atau sporadis, melainkan bagian dari ideologi pembangunan yang dirancang untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Pandangan itu disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, saat menjadi pembicara dalam “Pelatihan Digital Creator dan Program Magang Komunikasi Pembangunan 2026” yang digelar Nexus Digital Strategy di Suites Hotel Surabaya, Senin (11/5/2026).

Dalam pemaparannya, Teguh menjelaskan ideologi pembangunan yang dijalankan Prabowo lahir dari kegelisahan yang tertuang dalam buku “Paradoks Indonesia”.

Untuk membedah pola pikir tersebut, ia menggunakan tiga karya besar sebagai landasan analisis, yakni “Politics among Nations” karya Hans J. Morgenthau, “The Tragedy of Great Power Politics” karya John J. Mearsheimer, dan “Breakout Nations” karya Ruchir Sharma.

Menurut Teguh yang juga mengajar Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, fondasi pembangunan Indonesia saat ini berpijak pada kesadaran terhadap realitas anarkisme dunia internasional.

Mengutip pemikiran Morgenthau, Teguh mengatakan tidak ada otoritas tertinggi di dunia yang mampu memaksakan aturan kepada negara-negara kuat. Karena itu, Indonesia harus menempatkan keamanan dan kepentingan nasional sebagai prioritas utama melalui sistem self-help yang mandiri.

Sementara dari perspektif realisme ofensif John J. Mearsheimer, mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu menilai sistem internasional memaksa setiap negara terus mengejar kekuatan demi mempertahankan eksistensinya.

“Dunia cenderung bergerak dari tatanan liberal menuju anarki. Oleh karena itu, Prabowo melakukan pergeseran paradigma dari ekonomi liberal yang digerakkan pasar (market-driven) menjadi ekonomi yang berbasis intervensi negara atau state-driven,” tegasnya.

Lebih lanjut, Teguh memaparkan doktrin dasar keamanan negara adalah ketika kemampuan pertahanannya lebih besar dibanding ancaman yang dihadapi.

Kesadaran tersebut, katanya, membuat Indonesia di era Prabowo aktif menjaga keamanan kawasan dan internasional melalui konsep inclusive security yang menitikberatkan pada partisipasi serta keterlibatan aktif.

Selain itu, Indonesia juga menerapkan prinsip active neutrality, yakni sikap netral yang didasarkan pada kalkulasi kepentingan nasional, bukan tekanan pihak lain.

Dalam pembahasannya, Teguh juga menyinggung warisan pemikiran ekonomi Soemitro Djojohadikusumo yang disebutnya masih memengaruhi arah pembangunan nasional saat ini.

Ia menilai implementasi hilirisasi, Trilogi Pembangunan, hingga pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur ekonomi nasional melalui industrialisasi secara masif.

Menggunakan perspektif “Breakout Nations”, Teguh menyebut ada empat syarat utama agar Indonesia mampu menjadi negara kuat dan diperhitungkan di dunia.

Keempat syarat itu meliputi stabilitas politik, pemanfaatan bonus demografi produktif, kebijakan ekonomi pragmatis, serta keberanian keluar dari ketergantungan terhadap komoditas mentah.

Teguh juga membahas konsep sosialisme demokrasi dalam pemikiran Prabowo yang berbeda dengan Marxisme-Leninisme.

Menurutnya, konsep tersebut menekankan pengelolaan ekonomi nasional secara mandiri melalui koperasi yang dijalankan dalam sistem demokrasi.

“Tujuannya adalah menghapus praktik kapitalisme yang merugikan dan mewujudkan masyarakat adil melalui cara-cara demokratis, di mana pekerja memiliki akses terhadap alat produksi,” jelasnya.

Ia menambahkan, strategi opening up atau keterbukaan terhadap investasi asing juga diterapkan pemerintahan Prabowo dengan semangat pragmatisme “kucing hitam-putih” ala Deng Xiaoping di Tiongkok.

Indonesia disebut tetap terbuka terhadap modal dan teknologi asing, tetapi fokus utama diarahkan pada modernisasi sektor pertanian, industri, pertahanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam praktik pembangunan, Teguh turut menyoroti sejumlah program pemerintah yang saat ini dijalankan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia.

“T anpa rakyat yang sehat dan terdidik, bonus demografi hanya menjadi beban. Inilah mengapa program Sekolah Rakyat dan akses pendidikan gratis bagi keluarga miskin menjadi pilar yang tidak bisa ditawar,” tambah Teguh.

Ia juga membela Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas bangsa.

Menurutnya, anak-anak yang terbebas dari stunting saat ini akan menjadi tenaga kerja sehat dan cerdas yang menggerakkan ekonomi Indonesia dalam 20 tahun mendatang.

Di sektor ekonomi kerakyatan, pembentukan Koperasi Merah Putih disebut sebagai upaya desentralisasi kekuasaan ekonomi agar kekayaan tidak hanya menumpuk pada kelompok elite atau oligarki.

Meski demikian, Teguh mengingatkan pemerintah masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam penegakan hukum dan penertiban pelanggaran lingkungan yang melibatkan kelompok oligarki.

Ia juga menilai keterlambatan transisi energi menjadi salah satu penyebab stagnasi ekonomi di berbagai negara.

Karena itu, Teguh optimistis Indonesia memiliki peluang besar mencapai kedaulatan energi melalui Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti panas bumi, tenaga surya, dan bioenergi dari CPO.

Baginya, EBT bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga strategi kedaulatan nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada energi luar negeri yang fluktuatif.

Menutup pemaparannya, Teguh mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan nasional.

“Ideologi pembangunan ini adalah peta jalan menuju Indonesia yang kuat, mandiri, dan bermartabat di panggung global,” pungkasnya. [SBN]