Dugaan Asusila oleh Kasatpol PP, Wabup Intan: Sebagai Pimpinan Perempuan Tidak Akan Menormalisasi Pelecehan dan Kekerasan
Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, saat diwawancara SBN Group. (Dok) SuaraBantenNews.com – Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menegaskan sikap tegas pemerintah daerah terhadap dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Kasatpol PP Kabupaten Tangerang berinisial AS. Laporan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan AS terhadap pegawainya tersebut kini resmi ditangani Polda Banten.
“Saya sebagai pimpinan perempuan juga tidak akan menormalisasi pelecehan dan bentuk kekerasan apapun,” ujar Intan saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2026).
Intan menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan persoalan ini secara objektif dan transparan. Langkah hukum yang sedang berjalan di korps kepolisian dipastikan akan dikawal beriringan dengan proses internal birokrasi.
“Sudah ditindak sesuai aturan kepegawaian. Pertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat,” kata Intan Nurul Hikmah.
Hingga saat ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang dilaporkan juga telah bergerak untuk memproses status kepegawaian AS selaku terlapor. Pemkab Tangerang tidak akan memberikan ruang pembiaran bagi pelanggaran moral dan etika berat di dalam tubuh instansi.
Sementara, Aksi protes berupa penempelan poster solidaritas untuk korban sempat bermunculan di Kantor Satpol PP Kabupaten Tangerang, yang mengindikasikan kuatnya desakan internal agar kasus ini diusut tuntas.
Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Hutapea, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dugaan pelecehan seksual oleh salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Tangerang terhadap bawahannya.
Kata dia, penyidik diagendakan segera memeriksa sejumlah saksi untuk menguji keabsahan laporan tersebut. Polisi akan menggali keterangan dari pihak-pihak yang diduga mengetahui, melihat, atau mendengar langsung peristiwa itu.
“Di dalam laporan, pelapor sudah menyebutkan inisial dan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Nanti akan kami klarifikasi lagi karena ini juga akan melibatkan banyak pihak,” tandasnya.
Pos terkait
Berita
