FWK Soroti Lonjakan Kriminalitas dan Ekonomi Lesu, Desak Kapolri Kembalikan Rasa Aman

JAKARTA (Suarabantennews.com) — Lonjakan angka kriminalitas jalanan, melemahnya daya beli masyarakat, serta sulitnya memperoleh pekerjaan menjadi sorotan utama dalam Diskusi Kebangsaan yang digelar Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, menilai Kapolri Listyo Sigit Prabowo perlu merespons tren meningkatnya kriminalitas dengan mengembalikan rasa aman bagi masyarakat. Menurut catatan FWK, tingginya angka kejahatan tidak hanya terjadi di Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga telah meluas ke sejumlah daerah lain.

Diskusi tersebut dihadiri mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022, Hendry Ch Bangun, sejumlah pemimpin redaksi media massa, serta tokoh senior FWK seperti AR Loebis dan Moh Nasir.

Dalam forum itu, peserta diskusi mengkritisi tingginya angka kriminalitas jalanan yang dinilai tidak terlepas dari kondisi ekonomi masyarakat yang makin sulit, terutama kalangan menengah ke bawah.

“Untuk Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) saja, bayarnya sudah mulai nunggak, telat bayar. Ini cermin daya beli masyarakat menurun akibat macetnya sektor riil,” ujar Moh Nasir, mantan wartawan senior Kompas, yang menyoroti fenomena tersebut di sejumlah perumahan di Tangerang Selatan. Tangerang dikenal dengan sebutan “Kota Seribu Industri”.

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli mendatang, Raja Pane menilai momentum tersebut penting untuk menunjukkan eksistensi Polri dalam melayani masyarakat.

“Sebagai institusi profesional, modern, Polri harus menunjukkan bahwa polisi bisa diandalkan dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, memberi rasa aman,” kata Raja Pane.

Pemimpin Redaksi Mitrapol.com, Rachmat, menambahkan bahwa dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang, aparat kepolisian perlu memperkuat pelaksanaan razia dan patroli guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Dalam kondisi sulit seperti saat ini, polisi perlu memperkuat pelaksanaan razia dan patroli untuk menjaga Kamtibnas,” tambah Rachmat.

Sementara itu, wartawan senior Kantor Berita Antara, AR Loebis, mengingatkan bahwa keresahan di tingkat akar rumput dan tuntutan mahasiswa harus segera dijawab pemerintah.

Menurut dia, apabila kondisi tersebut tidak segera direspons, dikhawatirkan akan memicu gejolak sosial politik yang tidak diinginkan.

“Jika keresahan di akar rumput dan tuntutan mahasiswa tidak segera dijawab pemerintah dikhawatirkan akan terjadi ‘ledakan’ sosial politik yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

Pada sesi lain, mantan wartawan Kompas sekaligus mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, mencatat bahwa gerakan antipemerintah belakangan menguat. Hal itu ditandai dengan aksi demonstrasi mahasiswa, keresahan masyarakat akibat meningkatnya pengangguran, lemahnya daya beli, hingga Presiden Prabowo yang kerap menjadi bahan olok-olok di media sosial.

Meski demikian, dia menegaskan FWK optimistis Pemerintahan Prabowo Subianto mampu menghadapi tantangan ekonomi yang ada.

Menurut FWK, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kredibilitas dalam mengelola perekonomian nasional, termasuk menjalankan kebijakan fiskal secara disiplin dan memperbaiki tata kelola program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Merah Putih.

Hendry Bangun juga menilai tanda awal pulihnya kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terlihat dari perubahan sentimen di pasar keuangan, dari aksi jual besar-besaran menjadi aksi beli.

Dia menunjuk keberhasilan Danantara menerbitkan obligasi dolar Amerika Serikat senilai US$1,5 miliar yang mendapatkan respons positif dari investor asing.

“Ini tren positif yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, mengatakan tidak semua persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia disebabkan oleh kebijakan Pemerintahan Prabowo.

Menurut dia, sebagian persoalan tersebut dipicu oleh krisis energi global akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. [SBN]