GMNI Serang Soroti Penyaluran JPS di Bawah Pagu Anggaran

SERANG (SBN) — Bantuan sembako program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk warga terdampak Covid-19 di Kota Serang diduga di bawah pagu anggaran. Dugaan  ini terlihat dari jumlah bantuan yang diterima warga disinyalir tidak sesuai dengan pagu anggaran yakni Rp200.000 per paket sembako.

Baca Juga

6 tahun  lalu

Satu Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19, Gugus Tugas Langsung Sterilisasi Lokasi

948 Ramzy

Sementara paket sembako yang diterima warga isinya berupa beras 10kg, mie instant 14 bungkus, dan sarden 2 kaleng yang diperkirakan total harganya jika beli di pasaran tak mencapai Rp200.000.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Serang menyoroti permasalahan tersebut, dan mendorong DPRD Kota Serang mengawasi anggaran untuk penanganan corona ini.

“Saat paket sembako dianggap masyarakat tidak mencapai pagu anggaran 200 ribu per sembako. Hal ini menjadi awal dari banyaknya polemik lain yang akan bermunculan,” ucap Ketua DPC GMNI Serang Arman Maulana Rachman, Rabu, 6 Mei 2020.

Baca Juga

6 tahun  lalu

Donasi untuk Korban Banjir di Kruwuk Cilegon Sudah Disalurkan

1086 Ramzy

Belum lagi jumlah sembako yang dibagi, pihaknya menanggap dibawah standar kebutuhan hidup keluarga. Pemerintah Kota Serang hanya memberi 50 ribu Kepala Keluarga (KK) dari total 81 ribu KK miskin di Kota Serang.

“Pemerintah sudah mengucurkan anggaran begitu besar yang berfungsi untuk menanggulangi Kelaparan di Kota serang. Anggaran Percepatan Penanganan Covid-19, diketahui alokasi anggaran bantuan sembako untuk keluarga miskin 200 ribu untuk 50 ribu KK penerima bantuan. Sehingga setiap bulan ada alokasi sebesar 10 miliar, dan untuk pengadaan paket sembako bantuan selama 3 bulan berati 3 miliar,” katanya.

Pihaknya menuntut, Pemerintah Kota Serang dan DPRD Kota Serang Untuk memaksimalkan APBD yang dapat di alokasikan untuk penanganan Covid-19.
Selain itu, Pemkot Serang memberikan transparansi data terkait anggaran.

“Kami juga menuntut, DPRD Kota Serang mengawasi secara maksimal terhadap anggaran Covid-19 untuk menghindari penyelewengan anggaran. Dan Pemkot Serang harus menyalurkan Bantuan sesuai dengan data masyarakat miskin di Kota Serang, untuk menciptakan akurasi Penerima bantuan,” tandasnya.(Hendra/Zie)