PPDB SMA di Provinsi Banten Kisruh Kecurangan, Kadindikbud Banten Tabrani Bungkam

BANTEN (SBN) – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 tingkat SMA/SMK Negeri di Provinsi Banten, dinilai paling carut marut atau terburuk sepanjang sejarah. Bahkan, catatan kegagalan tahun ini menjadi isu nasional, yang disoroti banyak pihak.

Hal ini terjadi, akibat munculnya banyak dugaan kecurangan pada PPDB di Provinsi Banten. Mulai dari kecurangan pada sistem zonasi hingga indikasi jual beli kursi kosong oleh para pejabat. Keramaian ini, sudah menjadi sorotan atau perhatian serius dari Ombudsman. Bahkan, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar sidak langsung ke lapangan, untuk membuktikan adanya kecurangan tersebut.

Ironisnya, dalam kekisruhan PPDB Provinsi Banten yang hingga saat ini masih ramai diperbincangkan dan ditanggapi banyak pihak. Kepala Dindikbud, Provinsi Banten, Tabrani terlihat tiarap dan bungkam, sebungkam-bungkamnya. Sosoknya, luput dari berbagai pemberitaan, baik media online maupun cetak.

Sampai saat ini, diketahui Kepala Dindikbud Banten belum berani tampil didepan awak media, maupun para orang tua atau wali murid, untuk menjawab persoalan maraknya dugaan kecurangan PPDB di Provinsi Banten. Terlihat, sosoknya seperti tiarap atau bersembunyi menghindari awak media bahkan orang tua atau wali murid.

Bahkan, salah seorang wali murid yang tidak mau disebutkan namanya, menyatakan kondisi yang kian terlihat carut marutnya, dimana banyak pihak berkeluh kesah dengan segala buktinya, namun tidak ada pihak yang muncul dari Dindikbud Provinsi Banten, menjadi indikasi nyata tidak adanya tanggung jawab Dindikbud khususnya Kepala Dindikbud Banten, Tabrani.

“Kalau begini, kami orang tua pastinya jadi menduga, apakah tidak maunya keluar untuk menyelesaikan bahkan meluruskan masalah ini, karena memang kalian para pemangku jabatan tinggi di Dindikbud adalah pelaku utamanya. Kami menduka mereka terlibat dalam kekisruhan PPDB ini, dan rasanya harus segera diganti oleh sosok yang lebih berani bertanggung jawab, atas sistem dan aturan yang dibuatnya sendiri,” tegas wali murid.

Akademisi Minta Kadis Pendidikan Pemprov Banten Jangan Budeg

Ramainya dugaan kecurangan PPDB di Provinsi Banten, menjadi sorotan atau perhatian serius dari berbagai pihak termasuk Ombudsman. Banyak pihak yang menyoroti buruknya sistem dan mekanisme dalam PPDB tahun ajaran 2023/2024, mulai dari sistem zonasi yang tidak sesuai hingga jalur prestasi rumit yang memunculkan kritik keras dari berbagai pihak.

Ironisnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tabrani selaku penanggung jawab penyelenggaraan PPDB SMA seolah bungkam dan terkesan cuek dengan kondisi tersebut. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai kalangan, termasuk dari Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul.

Adib mempertanyakan kehadiran Kehadiran Dinas Pendidikan Provinsi Banten di tengah kisruh PPDB SMA. Menurutnya Kepala Dinas seharusnya bisa menjelaskan ke publik terkait berbagai persoalan PPDB. Sehingga isu tidak liar.

“PJ Gubernur dan Dindik Provinsi Banten seperti budeg terkait kondisi di lapangan, sebagai bentuk tanggung jawab harusnya mereka bisa berbicara menjelaskan ke publik,” ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa 18 Juli 2023

“Sehingga efeknya tidak kemana-mana. Karena masyarakat hanya butuh penjelasan,” imbuhnya.(zie)