Gambar ilustrasi dibuat menggunakan AI. Oleh: Ubay Maulana
Suarabantennews.com — Pada pertengahan abad ke-17, ketika jalur perdagangan Asia Tenggara dipenuhi persaingan keras antara kekuatan lokal dan perusahaan dagang Eropa, Kesultanan Banten berkembang sebagai pelabuhan penting di ujung barat Jawa. Setelah naik takhta pada 1651, Sultan Ageng Tirtayasa memimpin kerajaan maritim yang mengandalkan lada, beras, serta jaringan niaga hingga Makassar dan Gujarat.
Pelabuhan Banten pada masa itu tidak hanya menjadi tempat pertukaran komoditas, melainkan juga arena diplomasi yang rumit. Pedagang Inggris, Denmark, dan Portugis memperoleh akses terbatas, sementara VOC berusaha menguasai jalur perdagangan. Kebijakan terbuka Sultan Ageng menjaga keseimbangan, sekaligus menghindari dominasi sepihak yang dapat melemahkan kedaulatan ekonomi.
Kondisi politik semakin kompleks ketika VOC, di bawah Gubernur Jenderal Joan Maetsuycker pada dekade 1650-an, memperketat monopoli perdagangan. Sultan Ageng menanggapi tekanan tersebut dengan memperkuat pertahanan pelabuhan, memperluas sawah di daerah Tirtayasa sekitar 1663, serta mengembangkan armada laut yang mampu mengawal kapal dagang Banten menuju Selat Malaka.
Pada 1670-an, hubungan antara Banten dan VOC memasuki fase tegang. Sultan Ageng menolak perjanjian yang diajukan VOC melalui pejabatnya di Batavia, sementara armada Banten mulai mengganggu kapal Belanda. Tahun 1676, bentrokan kecil terjadi di perairan sekitar Sunda Kelapa, memperlihatkan perubahan sikap Banten terhadap ekspansi perusahaan dagang tersebut.
Ketegangan eksternal kemudian diperparah konflik internal. Putra Sultan Ageng, Sultan Haji, menjalin hubungan dengan VOC dan memperoleh dukungan dari Gubernur Jenderal Cornelis Speelman. Pada 1680, perselisihan terbuka antara ayah dan anak terjadi, ketika Sultan Haji menguasai Keraton Surosowan dan meminta bantuan militer VOC.
Pada 1682, pasukan VOC bersama Sultan Haji menyerang wilayah pertahanan Sultan Ageng di Tirtayasa. Pertempuran berlangsung di sekitar Sungai Untung Jawa dan daerah pedalaman Banten. Setelah serangkaian perlawanan, Sultan Ageng ditangkap pada 1683 dan dibawa ke Batavia, menandai berakhirnya kekuasaan independen Banten atas kebijakan perdagangan internasionalnya.
Peristiwa tersebut menunjukkan perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan di Banten. Keterlibatan VOC dalam konflik suksesi membuka jalan bagi dominasi politik ekonomi yang lebih besar. Sultan Haji, yang naik takhta dengan dukungan Belanda, menandatangani perjanjian 1684 yang membatasi kebebasan perdagangan Banten.
Langkah itu mempengaruhi kehidupan masyarakat pelabuhan. Aktivitas niaga yang sebelumnya terbuka mulai dikontrol, sementara pedagang asing beralih ke pelabuhan lain. Banten kehilangan posisi sebagai pusat perdagangan bebas, dan kekuatan maritimnya berangsur melemah.
Kisah Sultan Ageng Tirtayasa tetap hadir dalam ingatan sejarah Banten sebagai simbol kepemimpinan maritim yang berupaya menjaga kedaulatan ekonomi. Perlawanan terhadap VOC, meskipun berakhir dengan kekalahan politik, memperlihatkan upaya mempertahankan otonomi di tengah tekanan kekuatan global abad ke-17.
Jejaknya masih terlihat dalam narasi sejarah lokal, nama daerah Tirtayasa, serta kesadaran bahwa pelabuhan Banten pernah menjadi pusat perdagangan yang menentukan arah hubungan Nusantara dengan dunia luar. Ingatan tersebut membentuk identitas regional yang menempatkan kemandirian ekonomi sebagai bagian penting dari sejarahnya. [SBN]