PGRI Kabupaten Tangerang Desak Pemerintah: Guru Honorer Belum Gajian

KABUPATEN TANGERANG (SBN) — Guru honorer di Kabupaten Tangerang dikabarkan belum menerima gaji hingga pertengahan Januari 2021. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tangerang segera mendesak pemerintah agar secepatnya mencairkan gaji tersebut.

Kepala Sekolah SMAN 4 Kabupaten Tangerang Dedi Heryadi membenarkan bahwa sudah setengah bulan para guru honorer belum mendapat gaji. Namun, ia belum mengetahui persis penyebab keterlambatan tersebut.

Baca Juga

Hari Guru, PGRI Balaraja Tabur Bunga di Makam Tokoh Pendidikan

25 Nov 2021

Baca juga:

• Karena Eror Sistem, Gaji Guru Honorer Cilegon 2021 Terlambat
• Guru Non-PNS di Banten Merintih, Gaji Terlambat Setengah Bulan

“Biasanya gak ada kendala, rutin di awal bulan gajian dan pengajuan diakhir bulan sebelumnya. Tapi bulan ini pengajuan terakhir hari ini,” ujar Dedi kepada SuaraBantenNews, Jumat, 15 Januari 2021.

Ketua PGRI Kabupaten Tangerang Bibing Sudarman mengatakan, melihat kondisi seperti ini pihaknya merasa prihatin. Menurutnya, diakui atau tidak, mayoritas guru tidak memiliki cadangan keuangan, apalagi dalam jumlah banyak. Karena itu, PGRI Kabupaten Tangerang mendorong pemerintah untuk memprioritaskan gaji para guru honorer yang sangat dibutuhkan di masa pandemi saat ini.

Baca Juga

Pemprov Tempatkan RKUD Rp12,7 T, Bank Banten Siap Genjot Target Pertumbuhan Banten 5,5%

03 Jan 2022

“Bagaimanapun, kebutuhan tidak bisa digantikan oleh hal lain. Apalagi kebutuhan yang bersifat primer, kebutuhan yang tidak ada gantinya,” kata Bibing.

Ia memaparkan, dengan belum turunnya gaji, sangat mungkin para guru terpaksa meminjam uang ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan hidup. PGRI Kabupaten Tangerang menegaskan dan mendesak agar pemerintah melirik supaya kebutuhan para guru bisa terpenuhi.

“Kecuali penghasilannya cukup mumpuni dan bisa saving untuk bulan berikutnya,” ungkapnya.

Bibing mengungkapkan, walaupun memang setiap bulan di awal tahun kerap mengalami keterlambatan seperti ini, ia tetap menyayangkan keterlambatan yang berlebihan seperti yang terjadi saat ini.
“Kalau sampai seminggu, ya, bisa kita toleransi,” pungkasnya.

Perihal penyebab pasti keterlambatan itu, kata Bibing, pihaknya belum mengetahui karena belum mendapat informasi dari dinas terkait.
“Apapun masalahnya, baik dari pusat maupun daerah, kita berharap jangan sampai diperlambat,” tegas Bibing. (Restu/Atm)