Bupati Berharap Pembangunan Tol Serang–Panimbang Tak Ada Hambatan Lagi

Ramzy
17 Jan 2020 18:10
2 menit membaca

SERANG (SBN) — Aksesibilitas adalah salah satu faktor penunjang untuk tumbuhnya investasi di Kabupaten Pandeglang. Karena itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita berharap tidak ada lagi hambatan untuk pembangunan tol Serang–Panimbang di wilayah Pandeglang.

Demikian disampaikan Irna saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Strategis Nasional (PSN) dengan Gubernur Banten Wahidin Halim di Pendopo Gubernur KP3B, Jumat (17/1/2020).

Terkait lahan untuk gerbang keluar tol di Pagelaran, menurut Irna sudah ada solusi sehingga tidak ada lagi hambatan.

“Lahan yang berbenturan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sudah kita lakukan penggantian di tempat lain. Pelebaran jalan pun sesuai kesepakatan rapat PSN tahun lalu akan kami lakukan melalui program TMMD,” ujarnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Serang–Panimbang 3 Ibrahim Hasan memastikan bahwa pada Juni 2020 persoalan lahan akan selesai 100%.

“Bulan Juni kontraktor sudah ada dan siap untuk melakukan konstruksi,” ungkapnya.

Ibrahim menjelaskan, untuk lahan, saat ini memang baru mencapai 71%. Sisanya yang 29 % ada di dua lahan yang harus diselesaikan, yaitu milik Perhutani dan di Desa Gombong, Kecamatan Panimbang, milik TNI.

“Milik Perhutani sebenarnya sudah diproses izinnya, tinggal pembayaran bagi rumah warga yang ada di tanah tersebut. Untuk lahan TNI, kami minta bantuan Bapak Gubernur. Sebelumnya kami sudah bersurat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan pihak Kementerian Pertahanan (Menhan) pun sudah siap untuk melakukan penghapusan asetnya,” jelasnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, jalan tol Serang–Panimbang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diintruksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Oleh sebab itu, semua pihak pasti akan mendukung percepatan pembangunan PSN yang ada di Banten.

“Proses pengadaan lahan harus nya tidak ada masalah, apalagi lahan tersebut milik Pemerintah, baik itu Perhutani maupun TNI. Yang paling penting, tingkat koordinasi dan pengelolaan administrasi saja dilakukan dengan baik, pasti akan selesai,” ungkap Wahidin.

Wahidin berharap, setelah melakukan rakor PSN ini, harus ada progres yang dilakukan, jangan sampai stagnan.

“Ini program NKRI, tanggung jawab kita bersama. Saya harap, setelah rapat hari ini ada aksi nyata untuk bisa segera selesai,” tutupnya. (Rls/Atm)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan