Puluhan Sertifikat Milik Warga Gunung Sugih Dikuasi Pihak Luar Kelurahan

CILEGON (SBN) — Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon dari Fraksi PAN, Masduki, menyayangkan puluhan sertifikat milik warga Gunung Sugih dari Program Prona yang dikuasai seseorang. Faktanya, dari seluruh sertifikat warga pengelola lahan itu baru dua sertifikat yang dikembalikan. Hal ini diungkap Masduki di ruang Komisi II, Senin (20 April 2020).

Menurut Masduki, di tengah merebaknya wabah Korona ini, tidak seharusnya masyarakat dibuat resah dengan muncul persoalan baru. Saat ini masyarakat tengah memperjuangkan nasibnya di tengah aturan pembatasan sosial dan aktivitas di luar.

Baca Juga

FPUIB Gelar Aksi Solidaritas Muslim Uighur Cina

20 Des 2019

“Ada dua sertifikat milik warga pengelola lahan dan ini jelas terbitnya karena ada program Prona. Tapi anehnya, kenapa puluhan sertifikat itu ada di tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, bukan pada pihak kelurahan,” tutur Masduki.

Anggota DPRD dari Fraksi PAN ini  menduga semua sertifikat yang ada di tangan pihak lain itu adalah sertifikat milik warga pengelola lahan Gunung Marengmang yang diterbitkan melalui program Pemerintah pusat, yaitu program Prona atau sertifikat gratis. Untuk memastikan itu, Komisi II akan memanggil pihak terkait.

“Nanti kita panggil pihak yang memegang sertifikat itu, termasuk lurah dan camatnya, untuk menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi,” lanjut Masduki.

Baca Juga

Selama Tidak Merusak Alam, Fraksi PKB DPRD Banten Dukung Pengembangan Negeri di Atas Awan

13 Jan 2020

Bustanul Arifin, Lurah gunung Sugih, tidak mengetahui persoalan warga tersebut, namun ia mengatakan akan memastikan warga mana yang daftar Prona dan tahun berapa.

Bustanul Arifin kemudian menjelaskan sejak kapan program Prona dimulai untuk warga Gunung Sugih dan sudah berapa jumlah sertifikat yang dikeluarkan sampai program Prona berakhir.

“Mulai tahun 2017, sertifikat terbit 2018 sebanyak 77 sertifikat. Program terakhir 2019 sampai sekarang, 2020, belum selesai prosesnya,” ungkap Lurah Gunung Sugih itu.

Untuk mengetahui kejelasan persoalan terbitnya sertifikat tersebut, SuaraBantenNews.com menghubungi BPN Kota Cilegon, namun pihak BPN Kota Cilegon belum menjawab telepon wartawan. (Wawan/Atm)