Irna Gelar Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bersama Menpan RB

Bupati Pandeglang Irna Narulita saat Rapat Koordinasi dan Konsultasi pemerintah daerah, bersama Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Kemenpan RB.

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Pandeglang mendapatkan predikat B dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun lalu, tentunya penilaian terkait itu pemerintah daerah terus berupaya untuk peningkatan penilaian yang lebih baik lagi

Hal tersebut diungkapkan Bupati Pandeglang Irna Narulita saat Rapat Koordinasi dan Konsultasi pemerintah daerah, bersama Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Kemenpan RB, Kamis (17/1/2019).

Baca Juga

Tak Butuh Waktu Lama, Polisi Berhasil Tangkap Terduga Pelaku Pembantaian di Lebak

09 Jul 2019

Dalam kesempatan tersebut Ia juga mengatakan, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

“Sistem akuntabiltas kinerja merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan,” kata Irna.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, peningkatan penilaian terkait SAKIP tentunya harus di tunjang dengan kinerja serta strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran melalui program kegiatan. Selain itu pihaknya juga telah menyusun definisi tujuan dan sasaran dari indikator kerja, membentuk tim fasilitasi SAKIP.

Baca Juga

Polisi Tangkap Satu Pelaku Curanmor saat Dikejar Warga di Serang

12 Apr 2020

“Kami akan melakukan pendampingan OPD dengan pihak Kemenpan RB, serta membangun sistem Pemerintahan berbasis elektronik,” ungkapnya.

Ia menambahkan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah diharapkan mampu mewujudkan good governance, dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, melalui sejumlah perubahan seperti transformasi birokrasi, peningkatan kinerja, transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, penilaian SAKIP bukan tolak ukur, akan tetapi ada yang lebih utama yaitu adanya perubahan dan perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Dalam hal ini tentunya penilaian SAKIP bisa di lihat dari kontribusi OPD dalam mewujudkan tujuan dan sasaran program kegiatan yang sesuai dengan target visi misi dan RPJMD,” tandasnya. (Den)