Indikiator Makro Pembangunan, Wahidin Halim: Pemprov Banten Masuk Kategori Tertinggi Nasional
Indikiator Makro Pembangunan
Indikiator Makro Pembangunan Provinsi Banten sebagai satu-satunya provinsi di Jawa yang mencapai 4 indikator makro lebih baik daripada indikator makro nasional.
Serang (SBN) — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun ini mencabut status daerah tertinggal bagi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Dengan demikian, dua daerah di Provinsi Banten itu sekarang tidak lagi berstatus sebagai daerah tertinggal. Hal ini tentu berkat upaya Pemprov Banten dalam pemberdayaan masyarakat desa.
Upaya itu, di antaranya, adalah peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan peningkatan fasilitas transportasi umum yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang semakin baik dan merata, biaya sekolah gratis, alokasi dana desa (ADD), serta program pemberdayaan masyarakat desa melalui program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) untuk warga Banten yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemeripusat.
Pada 2019, jumlah penerima bantuan PKH 50.000 keluarga. Masing-masing keluarga penerima akan mendapatkan bantuan senilai Rp1.750.000.
Gubernur Banten Wahidin Halim
Program-pogram pembangunan yang dilaksanan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy menunjukkan keberhasilan dengan semakin membaiknya indikator makro pembangunan Provinsi Banten yang masuk kategori tertinggi nasional dalam.
Berdasarkan data BPS di tahun 2019, empat indikator makro pembangunan yang dicapai Provinsi Banten sebagai berikut:
1. Angka kemiskinan Provinsi Banten berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2019 adalah 5,09 persen. Ada penurunan sebesar 0,16 persen dibandingkan periode sebelumnya, yaitu 5,25 persen. Hal ini karena berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 14,28 ribu orang. Pada September 2018, jumlah penduduk miskin 668,74 ribu orang, sedangkan pada Maret 2019 menjadi 654,46 ribu orang.
2. Perekonomian Banten pada triwulan II tahun 2019 tumbuh 5,35 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong hampir semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 9,46 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai komponen pengeluaran lembaga nonprofit yang tumbuh sebesar 10,03 persen.
3. Angka pengangguran di Provinsi Banten per Februari 2019 turun menjadi 7,58 persen atau sekitar 465.800 orang. Pada tahun 2018, angka pengangguran adalah 7,77 persen. Jumlah angkatan kerja menjadi 6,14 juta orang dengan jumlah yang bekerja sebanyak 5,68 juta orang. Ini meningkat 53.920 orang dibandingkan Februari 2018.
4. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,360. Angka ini turun 0,002 poin dibandingkan kondisi September 2018 yang mencapai 0,362. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,294, turun sebesar 0,005 poin dibandingkan kondisi September 2018. Nilai Gini Ratio di perdesaan lebih kecil dibandingkan di perkotaan. Artinya, ketimpangan pengeluaran penduduk di perdesaan lebih rendah.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy
Pada Maret 2019, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,39 persen. Ini berarti Provinsi Banten berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran ini turun 0,11 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2018, yaitu sebesar 18,50 persen.
“Inflasi di Provinsi Banten per Agustus 2019 terkendali di angka 0,42 persen. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan Agustus 2019 ini adalah sewa rumah, cabe merah, melon, cabe rawit, emas perhiasan, kangkung, roti tawar, gado-gado, bahan bakar rumah tangga, dan kembung. Laju inflasi tahun kalender tercatat sebesar 2,71 persen, sedangkan inflasi year on year (IHK Agustus 2019 terhadap Agustus 2018) tercatat sebesar 3,76 persen,” Kata Gubernur Banten Wahidin Halim. (Adv)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar