Kecewa Pemindahan RKUD Pemprov Banten, Mahasiswa Lempari Gedung DPRD Banten Dengan Telur Busuk
SERANG (SBN) — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggugat, melakukan aksi pelemparan telur busuk ke Kantor DPRD Provinsi Banten. Hal tersebut lantaran, kecewaaan mereka karena DPRD Banten terkesan membiarkan pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten ke Bank BJB.
Koordinator Aksi Ari Opanda mengatakan, telur busuk yang dilemparkan sebagai wujud nyata dari busuknya kinerja DPRD Provinsi Banten, lantaran terkesan diam dan minim menggunakan hak interpelasinya terkait pemindahan RKUD yang dilakukan Gubenur Banten Wahidin Halim.
“Kami menyatakan mosi tidak percaya dengan legislatif yang saat ini gagal dalam melakukan tugasnya yakni controling dalam mengawal aset Banten yakni Bank Banten, kami tidak puas dengan kinerja legislatif yang seperti buta fungsi dalam menjalankan tugas,” ucapnya saat ditemui di lokasi aksi di Depan Gedung DPRD Banten, Kota Serang, Kamis, 11 Juni 2020.
Ia mengungkapkan, dari 85 anggota perwakilan rakyat tetapi hanya 15 anggota dari jumlah keseluruhan, artinya di bawah 20 persen yang menginterpelasi.
“Ini menimbulkan asumsi liar jika kita kaitkan dengan beras CSR yang digelontorkan kemarin. DPRD kehilangan etos kerja padahal jelas mereka adalah representasi Rakyat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum HMI cabang Serang Faisal Dudayef Payumi Padma dalam orasinya, mengatakan keputusan eksekutif melakukan pemindahan RKUD membuat gaduh di tengah pandemi, seharusnya Pemprov Banten bersama dengan DPRD fokus mengatasi pandemi, namun nyatanya DPRD gagal melakukan tugasnya hingga menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat.
“Seharusnya Eksekutif dan legislatif fokus mengatasi pandemi, ini malah membuat keputusan yang tidak sepatutnya dilakukan sehingga membuat gaduh. DPRD gagal melakukan tugas dan Fungsnya,” teriak Faisal.
Ia menduga, bungkamnya para anggota dewan yang tidak menggunakan hak interpelasinya dikarenakan sudah mendapatkan beras dari CSR Bank BJB sehingga enggan menggunakan hak interpelasinya.
“Saya menduga operasi beras. Aliran beras dari CSR itu penyebab minimnya hak interpelasi dewan,” tegasnya.
Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi besar-besaran, jika dewan terus menerus tidak jelas dalam melakukan fungsinya. Aksi itu berakhir damai dengan mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.(Hendra/Zie)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar