KABUPATEN TANGERANG (SBN) – Kurang maksimalnya kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang terhadap kontrol penyaluran bantuan sosial baik berupa PKH maupun BPNT, membuat Anggota DPRD Kabupaten Tangerang geram dan meminta agar Dinsos segera melakukan evaluasi.
Dewan menilai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang masih jauh dari ketentuan alias banyak penyimpangan. Terlihat dari adanya kasus penahanan ATM/Buku Tabungan KPM penerima PKH, serta ketidaklayakan komposisi BPNT yang disalurkan kepada masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani mengatakan, berdasarkan informasi dan surat masyarakat yang dilayangkan kepada DPRD Kabupaten Tangerang terdapat banyak penyaluran bantuan yang tidak sesuai dengan aturan. Seperti masih adanya kartu ATM dan tabungan yang tidak dipegang oleh KPM, bahkan sudah ada dari mereka yang melapokan ke kejaksaan dan kepolisan.
“Hal ini ditemukan oleh rekan-rekan DPRD dan itu sedang kita inventarisir. Bahkan ada beberapa yang tidak menerima bantuan sejak dua tahun karena buku tabungannya di tahan. Setelah adanya Covid-19, buku dan ATM tesebut diberikan dengan saldo kosong,” jelasnya, Kamis, 2 Juli 2020.
Tak hanya itu, kata dia, pada paket BPNT juga terdapat buah busuk. Selain itu, lanjutnya, saat ini siapa yang bisa memastiakn nilai sembako yang diberikan kepada masyarakat itu benar senilai Rp200 ribu. Kemudian, ujarnya, apakah mereka bertransaksi di agen brilink atau tempat yang sesuai aturan secara juklak-juknis transaksi BPNT atau mungkin sebaliknya.
“Jangan-jangan digesek di tempat tertentu, makanya kami sedang menelusuri data agen brilink se Kabupaten Tangerang di Dinas Sosial,” tuturnya.
Kemudian, lanjut dia, pada penelusuran tersebut pihaknya akan mengetahui dari 131 ribu penerima BPNT yang bertransaksi di agen brilink berapa KPM. Ia pun khawatir bilamana hanya sebagian atau sedikit orang yang bertransaksi di agen brilink tersebut.
“Sisanya banyak orang yang bermain,” jelasnya.
Sehingga lanjutnya, untuk saat ini disimpulkan bahwa sistem kontrol dari Dinas Sosial masih kurang maksimal, sehingga perlu dikuatkan. Pihaknya juga meminta kepada Dinas Sosial, bukan hanya kontrol dan evaluasi kepada pendamping, tapi juga meminta terkait sistem pelaporan bagi masyarakat dipermudah.(Restu/Zie)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar