Pemilihan Ketua IPSI Kota Cilegon Dinilai Tergesa-Gesa
CILEGON (SBN) — Pemilihan Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Cilegon yang akan dilaksanakan hari ini, Sabtu (12 Februari 2021) mendapat protes dari pencinta seni dan pemerhati budaya. Pasalnya, pemilihan ketua yang diselenggarkan melalui musyawarah tingkat kota (muskot) itu dinilai tergesa-gesa dan terkesan dipaksakan.
Zenal, pencinta seni budaya, mengatakan seharusnya pemilihan ketua IPSI tidak dilaksanakan saat ini karena Pemerintah Kota Cilegon tengah gencar melaksanakan operasi terpadu pendisiplinan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan persebaran covid-19 yang belum terkendali.
Selain itu, pemilihan ketua IPSI juga dilaksanakan kurang transparan lantaran tidak melibatkan figur calon dalam pembentukan struktur kepanitiaan dari masing-masing kecamatan, bahkan struktur kepanitiaan dikuasai oleh satu keluarga.
“Ini kan hanya segelintir orang saja, tidak ada yang mewakili dari kecamatan? Malu, lah. Cilegon saat ini bukan Cilegon tahun 80-an,” tuturnya.
Zenal juga menanggapi ihwal penjelasan ADRT yang menyatakan bahwa masa bhakti pengurus IPSI adalah 4 tahun maksimal 2 periode berturut-turut, kecuali dalam keadaan khusus, terhitung mulai tanggal ditetapkannya pengurus IPSI yang bersangkutan.
“Ya, sudah tidak sesuai. Makanya, ketika tidak ada kandidat lain, ini tergesa-gesa dilakukan seakan memang berharap tidak ada kandidat lain,” tuturnya.
Husen Saidan, salah seorang pemerhati budaya di Kota Cilegon, juga menyayangkan sikap teman-temannya yang terlibat dalam pembentukan kepanitian. Seharusnya, penyelenggaraan pemilihan ketua IPSI dilakukan dengan kehati-hatian karena IPSI bukan milik kelompok, melainkan milik masyarakat.
Husen menambahkan, sosialisasi pelaksanaan pemilihan sepatutnya dilakukan beberapa bulan sebelumnya sehingga ada ruang waktu untuk generasi atau calon lain yang memiliki prestasi untuk turut tampil pada ajang pemilihan ketua IPSI tersebut.
“Karena pelaksanaan ini terkesan dipaksakan dan terlihat setingan, tidak ada salahnya jika muskot itu ditunda,” katanya.
Menurut Husen, pelaksanaan pemilihan itu akan menimbulkan reaksi dari para peguron yang merasa dikebiri dan tentu akan menggangu stabilitas keamanan, terutama pemerintah pun saat ini tengah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat.
“Saran saya, pemerintah dan pihak kepolisian perlu menunda jalannya muskot sebagai langkah antisipasi,” ujarnya.
Husen berharap, belajar dari pengalaman, IPSI ke depan harus lebih baik dengan tidak mengkebiri hak peguron dan selalu memberikan ruang untuk berkembangnya anggota. Yang terpenting adalah mencegah timbulnya konflik antarpeguron.
Ia juga menyampaikan, masa kepimpinan ketua IPSI dua periode itu dinilai gagal dalam hal pembinaan terhadap peguron.
Saat ini hanya ada satu calon tunggal yang akan berlaga pada pemilihan Ketua IPSI Cilegon, yakni Muharman Kotto, yang kemungkinan menjadi Ketua IPSI Cilegon 3 periode jika pelaksanan pemilihan ini berlangsung dan dia mendapat dukungan dari 3 pilar peguron yakni, Bandrong, TTKDH, dan Terumbu. (Wawan/Atm)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar