Salah satu mobil dinas yang menunggak pajak.CILEGON (SBN) — Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon mengakui adanya keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas. Menurutnya, itu karena keterbatasan anggaran, Rabu (27/12/19).
Kabag Umum pada Setda Kota Cilegon, Agus Zulkarnain, membenarkan bahwa kendaraan dinas yang menunggak pajak bukan hanya di Setda, melainkan juga di OPD lainnya.
“Bukan hanya kendaraan yang di Setda, tetapi kendaraan operasional PKK dan DWP (Darma Wanita) juga sama,” ujar Agus, Selasa (26/19).
Agus menjelaskan, pembayaran pajak mobil dinas Sekda menunggak karena saat akan dibayarkan, Sekda Kota Cilegon tengah melakukan dinas luar, sedangkan pembayaraan pajak harus disertai STNK dan unit kendaraannya.
“Namun, usai adanya pemberitahuan pembayaran pajak, langsung kami lakukan pembayaran melalui kendaraan pelayanan pajak yang ada di lokasi penyisiran,” tuturnya.
Agus mengungkapkan, belum dibayarnya pajak beberapa kendaraan dinas itu, karena adanya keterbatasan anggaran dan ada beberapa kendaraan dinas di Sekertariat DPRD Kota Cilegon ada yang sudah lama belum membayar pajak. Semua kendaraan itu membutuhkan anggaran pajak yang cukup besar.
“Ini karena keterbatasan anggaran dan kendaraan yang sebelumnya di Barjas dan Sekretriat DPRD menunggak pajaknya lama, sehingga saat akan dibayarkan, kewajibannya tinggi. Tapi, nanti kita selesaikan di awal Januari 2020,” tutupnya. (Wawan/Atm)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar