Natuna Perlu Dijaga Selama 24 Jam, DPR Dukung Penambahan Anggaran Bakamla

JAKARTA (SBN) — Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyatakan akan mendukung penambahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk menjaga perairan Natuna dari negara lain.

“Jika [penambahan anggaran] diusulkan, kita akan dukung. Melihat risikonya, dampaknya seperti ini,” tutur Abdul di Komplek DPR/MPR, Jakarta Selatan, Senin (13/1), sebagaimana dilansir CNN Indonesia.

Dia menilai perairan Natuna perlu dijaga selama 24 jam agar tidak ada pihak asing yang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia itu.

Kendati dalam Anggaran Belanja Negara 2020 penambahan anggaran tersebut tidak dibahas, ia mengaku permasalahan Natuna jadi tantangan besar bagi Indonesia.

“Kalau kita gunakan angkatan laut, enggak boleh karena ini permasalahan coast guard. [Gunakan] Sipil, bukan perang. Kalau gunakan AU (Angkatan Udara), kita yang salah,” tuturnya.

Menurutnya, mengacu hukum internasional yang ditetapkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsatentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982, Indonesia sudah memiliki dasar yang kuat. Ini. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat armada Bakamla.

Belakangan ini perairan Natuna menjadi sorotan setelah setidaknya 50 kapal ikan Cina menerobos masuk dan memancing ikan secara ilegal di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia di perairan itu.

Meski Bakamla dan TNI sempat melakukan pengusiran, kapal-kapal asing yang dikawal coast guard dan kapal fregat Cina itu menolak pergi dari ZEE Indonesia.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan terkait kapal-kapal milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Bakamla yang terbilang kecil hingga harus mengerahkan kapal milik TNI Angkatan Laut di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 atau kawasan Natuna Utara.

Tak hanya jumlah yang sedikit, ukuran tonase kapal-kapal milik KKP dan Bakamla ini juga terbilang kecil jika dibandingkan dengan kapal coast guard milik China yang bertandang ke kawasan Natuna Utara beberapa waktu lalu.

“Ya, saya juga pertanyakan nanti kepada Menteri KKP yang baru, kok bisa begitu (kapal kecil dan kurang)? Kita akan lihat, kenapa di KKP selama ini kurang kapal-kapalnya. Saya akan pertanyakan itu nanti,” kata Dasco di kompleks DPR, Jakarta, Senin (13/1), dikutip dari CNN Indonesia.

Meski begitu Dasco belum mau berkomentar soal kemungkinan akan ada penambahan anggaran terkait kurangnya kapal-kapal milik KKP untuk Kementerian yang kini dipimpin oleh Edhy Prabowo itu.

Soal anggaran ini, kata Dasco pihaknya akan menunggu usulan yang mungkin diajukan oleh Edhy selaku menteri KKP.

“Ya itu tergantung nanti usulan dari kementerian masing-masing dan saya pikir mereka pasti tidak diam dan bekerja untuk menyusun suatu rencana jangka pendek maupun jangka panjang untuk solusi masalah di perairan ZEE kita,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Terkait perairan Natuna, Cina mengeklaim wilayah tersebut masuk kawasan sembilan garis putus-putus milik mereka dan karena itu berhak atas sumber daya alam yang ada di sana.

Indonesia telah mengerahkan sejumlah armada KRI milik TNI AL ke wilayah ZEE ini. Namun, mestinya wilayah ZEE merupakan wilayah yang harus dijaga oleh Bakamla dan kapal milik KKP, sementara TNI harusnya berjaga di batas teritori 12 mil dari lepas pantai, bukan di wilayah ZEE yang merupakan wilayah 200 mil dari lepas pantai. (cnn-indonesia/Atm)