Ma’ruf Meminta Jangan Ada Praktik ‘Wani Piro’ pada Pilkada 2020

JAKARTA — Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan secara serentak di 270 wilayah pada September nanti tidak sepi dari kemungkinan politik uang untuk mempengaruhi pemilih. Karena itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar masyarakat di 270 wilayah itu menjauhi praktik politik uang tersebut.

Ma’ruf mengistilahkan praktik politik uang itu sebagai “NPWP,” singkatan dari nomor piro, wani piro atau ‘nomor berapa, berani (bayar) berapa’.

Baca Juga

Data Penerima Bansos untuk Warga Cilegon Terdampak Covid-19 Baru 80%

18 Apr 2020

“Jangan sampai pemilu ini dicederai dengan seperti yang tadi dijelaskan, adanya money politic atau bahasa anak-anak bilang itu jangan ada NPWP, nomor piro, wani piro,” ujar Ma’ruf saat membuka acara Indeks Kerawanan Pemilu di Hotel Redtop Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa (25 Februari 2020), sebagaimana dikutip oleh CNN Indonesia.

Selain meminta menjauhi politik uang, Mantan Rais Aam PBNU itu juga meminta agar para calon kepala daerah menghindari praktik kampanye yang berbau SARA untuk meraih simpati pemilih. Menurutnya, politik uang, politisasi SARA, hingga penyebaran hoaks akan mencederai praktik demokrasi di Indonesia.

Dia pun berpendapat, ujaran kebencian dan hoaks terjadi jika calon atau pendukungnya tidak mampu bersaing secara sehat.

Baca Juga

Tangkal Penyebaran Covid-19, Lapas Pemuda Tangerang Pulangkan 269 Warga Binaan Pemasyarakatan

07 Apr 2020

“Peribahasanya hidung tidak mancung, menonjol-nonjolkan pipi. Karena dia tidak mampu bersaing secara sehat, dia mencari hal yang lain …”

Pilkada 2020 rencananya akan diselenggarakan pada 23 September secara serentak di 9 provinsi di 224 kabupaten dan 37 kota.  (CNNI/rzr/end—atm)

Sumber: CNN Indonesia: “Ma’ruf Minta Warga Jauhi Budaya ‘Wani Piro’ di Pilkada 2020“.