CILEGON (SBN) — Sebanyak 28.814 orang dalam Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) dan Non-DTKS atau warga terdampak Covid-19 akan menerima bantuan sejumlah uang dan bahan pokok dari Pemerintah Kota Cilegon. Namun, data ini belum lengkap karena proses pendataan masih berjalan. Hal ini di ungkap Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Cilegon Aziz Setia Ade saat konferensi pers di kantor Wali Kota Cilegon, Jumat (17 April 2020).
Ade mengatakan, data yang diterima Dinas Sosial saat ini baru sebanyak 24.829 KK (kepala keluarga) dari DTKS dan 3.985 KK dari Non-DTKS.
“Data penerima baru sekitar 80% yang masuk ke Dinas Sosial. Diperkirakan akan bertambah karena proses pendataan masih berlangsung,” ungkap Ade.
Pemerintah Kota Cilegon telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp29 miliar lebih untuk 3 skala prioritas penanganan, yakni penanganan kesehatan (Rp11,7 miliar), dampak ekonomi (sekitar Rp3,7 miliar), dan penyediaan jaringan pengaman sosial
(sekitar Rp9,6 miliar).
Salah satu lembaga yang tengah menyoroti saluran bantuan sosial di Kota Cilegon, yakni Lembaga Monitoring Crisis Corona (MCC), kedatangan puluhan tokoh masyarakat dari berbagai lembaga swadaya. Mereka datang untuk mendukung pendirian posko MCC sebagai sarana pengaduan untuk warga Kota Cilegon yang tidak terakomodasi dalam bantuan sosial.
Jhoni Hander Marlim, salah seorang tokoh masyarakat, mengatakan pentingnya peranan dan keberadaan MCC sebagai wadah bagi aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi dalam penyaluran bantuan oleh pemerintah Kota Cilegon, sekaligus menyoroti terjadinya penyimpangan yang mungkin saja terjadi.
“Kami bersama yang lain mendukung adanya posko MCC ini karena kontrol dari masyarakat demi terwujudnya good governance di Kota Cilegon sangat diharapkan masyarakat di kota industri ini,” tutup Joni. (Wawan/Atm)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar