Sambangi Kantor Bupati Tangerang, Mahasiswa Minta Transparansi Anggaran Covid-19
KABUPATEN TANGERANG (SBN) – Dinilai tidak transparan mengenai anggaran Covid-19, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyambangi kantor Bupati Tangerang guna meminta penjelasan terkait alokasi penggunaanya.
Anggota GMNI Kabupaten Tangerang, Endang Kurniawan mengatakan, upaya ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian mahasiswa terhadap penyebaran wabah covid-19 di Kabupaten Tangerang. Menyusul keresahan dan takut apabila Kabupaten Tangerang mengalami devisit anggaran seperti kota Surabaya dan Solo.
“Oleh karena itu, kami meminta transparansi anggaran Covid-19 di Kabupaten Tangerang,” ungkapnya kepada SuaraBantenNews di Ruang Wareng Gedung Setda Kabupaten Tangerang, Kamis, 2 Juli 2020.
Menurutnya, berdasarkan hasil pemaparan bupati tadi, sedikitnya rekan mahasiswa bisa mengetahui penggunaan anggaran yang berlangsung di Kabupaten Tangerang. Kendati demikian, mahasiswa menilai Pemkab Tangerang selama ini masih belum transparan terkait penggunaan anggaran Covid-19.
“Dari paparan tadi masih ada beberapa point yang masih belum kita terima. Kami inginkan Pemda benar-benar turun ke lapangan menjelaskan agar tidak ada kejanggalan dalam penggunaannya,” kata Endang.
Sebelum beraudiensi dengan bupati, lanjut dia, pihaknya mengaku telah melakukan survey lapangan. Sehingga memberanikan diri untuk datang beraudiensi dengan bupati. Ia juga mengatakan bahwa penyaluran bansos oleh Pemkab Tangerang dianggap tidak merata.
“Jadi kita kawal terus anggaran yang mencapai ratusan miliar ini agar tidak mubazir atau sia-sia,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pihaknya telah menjelaskan kepada GMNI mengenai transparansi anggaran, penyaluran bansos, termasuk kepastian mengenai PSBB. Terkait transparansi anggaran Covid-19, menurutnya, telah terpublikasikan.
“Bansos yang tidak merata atau tidak tepat sasaran seperti adanya data dobel, orang yang meninggal terdaftar dan sebagainya. Kami akui, karena jika dilihat dari statistik ada margin eror yang harus ditoleransi,” ungkapnya
Ia menambahkan, apabila margin erornya yakni sebesar 2 persen, kouta Bansos pemerintah pusat 153.000 KK maka yang tidak tepat sasaran ada 3.000 KK, jika kouta bansos dari pemprov banten 149.000 KK maka yang tidak tepat sasaran sekitar 3.000 KK dan jika kouta bansos Pemkab Tangerang 83.333 maka bansos yang tidak tepat sasaran ada sekitar 1.600 KK.
“Tapi kalau dilihat dari kuantitasnya, masih ada ribuan orang yang tepat sasaran,” jelasnya.
Terkait biaya operasional PSBB yang mencapai Rp10 miliar, Zaki menilai itu hal yang wajar. Besaran anggaran ini dilihat dari awal pelaksanaan PSBB di bulan maret-juni, dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang yang mencapai 1.000 km2 dan jumlah populasi masyarakat mencapai 4 juta jiwa. Sehingga perlu melibatkan ratusan anggota TNI-POLRI dan petugas Kabupaten Tangerang dalam mendukung pelaksanaan PSBB.
“Kita lihat resiko yang terjadi seperti di kota Surabaya. Saat ini biayanya yang dikeluarkan lebih mahal, karena kasus corona bertambah. Dibanding kita cuma habis Rp10 miliar dan kami lihat justru anggaran tersebut terbilang kurang,” tutupnya.(Restu/Zie)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar