TANGERANG – Sebanyak 27,2 persen atau 400 ribu dari sekitar 3,5 juta warga Kabupaten Tangerang, belum memiliki akses sanitasi yang layak. Artinya, masih banyak warga yang buang air besar sembarangan (BABS).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang Didin Samsudin mengatakan, dalam lima tahun terakhir pihaknya telah berusaha mengentaskan perilaku tersebut. Namun, baru sekitar 72,8 persen warga yang memiliki akses sanitasi yang baik.
“Kita sudah lama mengatasi sanitasi, dari tahun 1990-an. Tapi tak bisa cepat karena banyak yang digarap,” ujar Didin di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Selasa, 27 November 2018.
Didin menjelaskan, dalam lima tahun ke depan sebanyak 90 persen masyarakat Kabupaten Tangerang bisa mendapatkan akses sanitasi yang layak, khususnya memiliki toilet dengan tangki septik masing-masing di rumahnya. Meski begitu, lanjutnya, proses pendanaan tak bisa hanya mengandalkan APBD.
Ia mengklaim, dalam lima tahun terakhir Pemerintah Kabupaten telah membangun sebanyak 4.500 toilet beserta tangki septik individu di rumah-rumah warga. Pembangunan itu dilakukan atas inisiasi Dinas Kesehatan dan Bappeda Kabupaten Tangerang.
“Rp65 miliar APBD per tahun untuk sanitasi. Cukup besar. Belum dari APBN. Tapi kalau hanya mengandalkan pemerintah, tidak akan bisa,” kata Didin.
Staf Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Tiara menuturkan, masih ada 27 juta masyarakat Indonesia yang masih berperilaku BABS. Secara nasional, baru sekitar 76 persen masyarakat yang memiliki akses sanitasi yang layak. Padahal, pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Indonesia dapat memiliki akses sanitasi yang layak pada 2019.
“Pekerjaan rumah kita di 2019 ada target ingin capai 100 persen sanitasi di tiap wilayah. Kita juga ingin mengembangkan 2030 untuk sanitasi aman, bukan cuma layak,” jelas Tiara.
Tiara menambahkan, pemerintah pusat telah memiliki banyak program untuk mengentaskan permasalahan sanitasi. Namun, anggaran APBN yang terbatas dinilai tak akan bisa memenuh kebutuhan.
“Aggaran kita terbatas, karena itu harus aktif mencari sumber lain. Bisa CSR atau DAK,” ucapnya.
Tiara mengimbau, pemerintah daerah harus mulai melakukan pencarian mitra potensial untuk membantu pembangunan. Dengan begitu, daerah bisa menentukan kebutuhannya sendiri juga mencari sumber dana dari mitra.
Ia juga mengingatkan, pemerintah daerah juga harus bisa menjamin infrastruktur sanitasi yang telah dibangun itu terpakai. Pasalnya, berdasarkan pengalaman selama ini masyarakat kembali pada kebiasaan lamanya untuk BABS.
“Kalau kepala daerah interest, ke depan juga akan lancar. Kita harus bisa sama-sama jamin,” kata Tiara.(zie)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar