Faizin, Kepala BPS Kabupaten Tangerang.KABUPATEN TANGERANG (SBN) — Persebaran Covid-19 berdampak pada sejumlah program pemerintah pusat maupun daerah. Salah satunya adalah program pemerintah yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia, yakni sensus penduduk serentak yang digelar tahun ini.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang Faizin menuturkan, sensus penduduk awalnya digelar dalam dua tahapan, yakni tahapan daring (online) oleh masing-masing kepala keluarga dan kunjungan (door-to-door) oleh petugas sensus yang telah disiapkan.
“Sensus online sudah berakhir dengan hasil hanya baru 5 persen dari target 20 persen seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang,” ujarnya saat disambangi SuaraBantenNews di kantornya, Jumat, 24 Juli 2020.
Ia menjelaskan, dilihat dari jumlah kepala keluarga (KK) di Kabupaten Tangerang yang berjumlah sekitar 900 ribu, baru sekitar 100 ribu KK yang berhasil mendaftarkan dirinya pada aplikasi sensus online. Sisanya diharapkan bisa terlengkapi pada tahapan sensus kunjungan yang rencananya akan digelar September 2020 mendatang.
“Karena pandemi Covid-19, semua anggaran dialokasikan untuk mempercepat penanganan. Akhirnya, petugas sensus gonjang-ganjing,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, sudah 5 provinsi di Indonesia yang melakukan uji coba metode DOPU (drop-off and pick-up), termasuk Banten yang menggelarnya di Kabupaten Pandeglang. DOPU merupakan metode pengumpulan data dengan petugas pendataan hanya menitipkan dokumen kepada responden dan kembali mengambilnya dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati. Metode DOPU dilaksanakan untuk masyarakat yang belum terdaftar dalam sensus daring.
“Kuesioner diserahkan ke masing-masing rumah. Nantinya, warga menyerahkan kepada ketua RT dan satu-dua hari kemudian kuesioner diambil oleh petugas,” jelasnya.
Hasil uji coba kemarin, lanjut Faizin, dari satu RT yang terdiri dari 80–90 KK, yang mengembalikan kuesioner hanya sekitar 50 persen. Artinya, 50 persen kuesioner masih berada di rumah penduduk, bahkan setelah diteliti ternyata 50 persen yang masuk itu pun isinya masih banyak yang kosong atau tidak sesuai.
“Kuisioner yang dikembalikan hanya 50 persen dan kualitas isinya sangat mengkhawatirkan. Artinya, tidak sesuai jika petugas door to door atau wawancara secara langsung,” ungkapnya.
Kemarin, lanjutnya, pemerintah pusat telah menetapkan untuk tahun 2020 ini tidak ada petugas sensus yang melakukan sensus kunjungan atau wawancara lapangan di wilayah Tangerang Raya. Kelanjutan sensus di Provinsi Banten hanya berlangsung di Kabupaten Pandeglang dan Lebak dengan menggunakan metode DOPU.
“Walaupun tidak maksimal, sensus di kedua kabupaten tersebut terus berjalan,” tutupnya. (Restu/Atm)
Pos Terkait
Trending News
Tidak ada komentar